Ketua DPRD Kotim sebut perbaikan Taman Miniatur Budaya sudah mendesak

Kamis, 19 Februari 2026 15:18 WIB

Ketua DPRD Kotim Rimbun ketika meninjau bangunan betang di kawasan Taman Miniatur Budaya, Kamis (19/2/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Sampit (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Rimbun menyoroti kondisi Taman Miniatur Budaya yang kian memprihatinkan dan mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki bangunan tersebut.

“Kalau kita melihat kearifan lokal yang ada di taman miniatur itu, sangat miris. Tidak ada perhatian sama sekali. Padahal itu menyangkut harga diri Dayak dan keharmonisan semua suku yang ada di Kabupaten Kotim,” kata Rimbun di Sampit, Kamis.

Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan kondisi fisik bangunan di area tersebut dilaporkan mengalami kerusakan serius.

Ia pun segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan meninjau langsung lokasi tersebut bersama Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kotim dan jajaran.

Representasi rumah adat mulai dari Betang, Banjar, Bali, hingga Madura tampak lapuk, bahkan beberapa titik bangunan telah hancur termakan usia dan cuaca.

Bagi Rimbun, kerusakan ini bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan menyangkut martabat daerah. Taman ini memiliki nilai historis mendalam sebagai simbol rekonsiliasi dan perdamaian antar suku di Kotawaringin Timur pasca tragedi kelam tahun 2001 silam

“Kawasan yang seharusnya menjadi cermin keberagaman suku tersebut kini terbengkalai tanpa pemeliharaan yang layak,” ucapnya prihatin..

Menyadari keterbatasan APBD, Rimbun mengusulkan langkah taktis kepada Bupati Kotim untuk menggandeng sektor swasta.

Rimbun mendorong agar rehabilitasi bangunan dilakukan melalui sinergi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar di wilayah tersebut.

Ia menyarankan pemerintah daerah segera memanggil pimpinan perusahaan kayu dan sawit untuk berkontribusi nyata.

Perusahaan kayu dapat menyuplai material otentik, sementara perusahaan sawit bisa mendukung dari sisi pendanaan teknis atau penataan lingkungan.

“Lebih baik kita arahkan program CSR perusahaan tahun ini agar bisa membantu rehabilitasi. Kami serahkan teknisnya kepada pemerintah daerah, yang penting tahun ini harus tuntas,” tambahnya.

Menurut Rimbun, gagasan pemanfaatan CSR ini pun mendapat respon positif dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dukungan dari Ketua Perajah Motanoi yang menilai kolaborasi ini sebagai solusi paling realistis demi menyelamatkan aset sejarah dan budaya daerah.

Jika perbaikan total berhasil direalisasikan, Rimbun berharap pemerintah daerah menghidupkan kembali ritual adat seperti Mamapas Lewu.

Hal ini dianggap penting untuk memperkuat semangat kebersamaan di Bumi Habaring Hurung melalui kegiatan budaya yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk kepedulian, Ketua DPRD secara pribadi telah menyerahkan bantuan alat perawatan berupa mesin rumput dan peralatan penyemprotan.

“Semoga dengan bantuan ini area taman tidak semakin tertutup semak belukar sembari menunggu proses pemetaan proyek rehabilitasi,” demikian Rimbun.