Palangka Raya (Antara Kalteng) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Noor Fazariah Kamayanti menyebut sebagian besar warga di Kabupaten Kapuas resah dengan hadirnya perusahaan besar swasta bidang perkebunan kelapa sawit yang tidak patuh terhadap berbagai aturan.
Keresahan warga yang mayoritas bekerja sebagai petani dan berkebun tersebut karena lahan untuk bertani semakin sedikit akibat beralihfungsi menjadi perkebunan sawit, kata Kamayanti di Palangka Raya, Rabu.
"Sedikitnya 20 persen dari luas lahan PBS untuk masyarakat juga belum dipenuhi, apalagi dana berupa Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Kapuas, khususnya Kuala Kuala juga belum direalisasikan," tambahnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Kalteng ini pun berharap Pemerintah Provinsi memberi perhatian dan mencari solusi terhadap keresahan masyarakat Kabupaten Kapuas itu.
Dia mengatakan, masyarakat di Kecamatan Kapuas Kuala juga meminta agar dimediasi dengan sejumlah PBS PBS yang beroperasi di wilayah tersebut, sehingga berbagai keresahan hilangnya lahan untuk bertani bisa teratasi.
"P2DR aset negara informasinya juga banyak ditutup oleh perusahaan, dialihfungsikan menjadi bahan perkebunan kelapa sawit, untuk ini diharapkan pemerintah bertindak tegas," kata Kamayanti.
Dia mengaku sekarang ini masyarakat, khususnya di Kecamatan Kuala Kapuas sedang berupaya Untuk mengantisipasi masalah tersebut, bahkan rutin melaksanakan gotong royong merehabilitasi atau membuat tanggul agar air pasang dapat masuk ke lahan perkebunan dan pertanian.
Dia mengatakan, berbagai keresahan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kapuas terungkap saat melakukan reses ke daerah pemilihan (Dapil) Kalteng V, yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
"Kita sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kapuas kepada Pemprov Kalteng saat rapat paripurna. Kita sebagai Wakil Rakyat berharap ada tindakan serius untuk menyelesaikan berbagai permasalahan itu," demikian Kamayanti.
Berita Terkait
Pemkab Barito Utara serahkan LKPD 2023 unaudited kepada BPK
Minggu, 5 Mei 2024 6:52 Wib
PLN UID Kalselteng luncurkan ManBill University tingkatkan "customer experience"
Sabtu, 4 Mei 2024 17:29 Wib
Dinas Kesehatan Barito Utara periksa kebugaran 145 JCH
Sabtu, 4 Mei 2024 16:50 Wib
Puluhan pembalap ikuti Kejurnas Grasstrack Region IV Kalimantan di Gumas
Sabtu, 4 Mei 2024 16:14 Wib
DPRD Katingan sampaikan 12 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati
Sabtu, 4 Mei 2024 16:08 Wib
KPU Katingan tetapkan perolehan kursi dan 25 caleg DPRD
Sabtu, 4 Mei 2024 16:01 Wib
Pemerintah diminta petakan potensi dampak gelombang panas
Sabtu, 4 Mei 2024 15:09 Wib
Indonesia berpeluang tembus final Piala Uber 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 15:08 Wib