Sampit (Antara Kalteng) - Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah HM Taufiq Mukri mengingatkan satuan kerja perangkat daerah bahwa pelaksanaan berbagai program pembangunan berdasarkan asas manfaat, dan bukan mengerjar serapan anggaran.

"Jangan hanya melihat pada anggaran yang terserap, tapi sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat. Perlu optimalisasi. Harus jelas sasaran dan manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat," katanya di Sampit, Jumat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotim di bawah kepemimpinan Bupati H Supian Hadi dan Wakil Bupati HM Taufiq Mukri dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. APBD yang sebelumnya hanya sekitar Rp700 miliar, tahun 2015 sudah mencapai Rp1,4 triliun.

Terus meningkatnya anggaran ini cukup menggembirakan karena dana untuk pembangunan juga meningkat. Namun, besarnya dana ini harus dimaksimalkan dan penggunaannya harus tepat sasaran agar benar-benar membawa manfaat yang besar bagi masyarakat.

Taufiq mengingatkan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap laporan keuangan APBD Kotim tahun 2014, harus bisa dipertahankan.

"Opini WTP atas laporan keuangan Kotim 2014 merupakan opini penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI. Walaupun WTP dan instrumen membaik, tetapi ini tantangan untuk mempertahankannya dengan cara melakukan pembenahan dan peningkatan mengacu aturan yang berlaku," sebut Taufiq.

Seluruh satuan kerja perangkat daerah diminta meningkatkan kinerja, kualitas dan akuntabilitas. Pemantauan dan monitoring harus dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi untuk penyempurnaan.