Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kecamatan Seranau menindaklanjuti arahan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengoptimalkan kesiapan hingga ke tingkat desa.
"Sudah dibentuk Satgas Karhutla di kecamatan dengan melibatkan semua unsur, termasuk TNI dan Polri. Satgas kecamatan memantau dan mengoordinasi pos-pos karhutla di desa dan kelurahan. Di sini ada empat desa dan satu kelurahan," kata Camat Seranau, Juliansyah di Seranau, Rabu.
Seranau termasuk wilayah rawan karhutla lantaran sebaran lahan gambutnya cukup luas. Untuk itu kecamatan yang terletak di seberang pusat Kota Sampit ini meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah dan menanggulangi karhutla.
Kesiapsiagaan itu diantaranya diwujudkan dengan menggelar apel siaga karhutla. Kegiatan yang diikuti semua pemangku kepentingan, khususnya Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Relawan Serbu Api (RSA) masing-masing desa dan kelurahan ini untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana pemadaman kebakaran.
Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kecamatan Seranau juga menerima bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur berupa terpal yang bisa digunakan untuk membuat tabat atau membendung air untuk membasahi lahan agar tidak mudah terbakar saat kemarau.
Acara juga diisi pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi karhutla.
Juliansyah mengaku senang melihat semangat dan tekad personel MPA dan RSA. Dalam beberapa kali kebakaran lahan belum lama ini, mereka sangat bersemangat memadamkan api meski lokasi kebakaran sangat sulit dijangkau.
Dia juga menyampaikan terima kasih atas bantuan pihak ketiga dan BPBD dalam upaya penanggulangan karhutla ini karena pemerintah kecamatan tidak memiliki anggaran khusus untuk penanggulangan karhutla.
"Kami juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mensosialisasikan sehingga masyarakat paham bahwa membakar lahan itu tidak boleh. BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) juga kami undang agar nanti bisa mengajak dan mengedukasi masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar," demikian Juliansyah.
Baca juga: Satgas Pangan Kalteng sebut harga bahan pangan di Sampit stabil
Kapolsek Ketapang Kompol Riza Fazrul Wahyudi mengatakan, kesiapsiagaan dan kewaspadaan sangat diperlukan. Pihaknya mendukung dalam Satgas Karhutla, khususnya para Bhabinkamtibmas. Kalau eskalasi meningkat maka ada dukungan dari kabupaten dan Polres Kotawaringin Timur.
Menurutnya, kesiapsiagaan relawan harus terus disiapkan, baik sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarananya karena tidak bisa diketahui kapan dan di mana api muncul. Jika ada kerja sama semua pemangku kepentingan, dia yakin semua bisa menanggulanginya dengan cara terbaik.
"Karhutla lebih banyak disebabkan "human error" atau kesalahan manusia. Untuk itu perlu meningkatkan sosialisasi, terutama kepada petani agar tidak membuka lahan dengan membakar karena sudah jelas dilarang dan ada konsekuensi pidananya apabila tetap dilaksanakan," tegas Riza.
Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur Multazam mengatakan, hal paling utama saat ini adalah kerja sama karena menjadi kunci dalam menanggulangi karhutla.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla selama 60 hari terhitung sejak 23 Mei 2023.
Saat ini semua data karhutla telah tersaji, tinggal bagaimana mencermatinya. Multazam menyebut wilayah dari Kecamatan Kota Besi hingga Teluk Sampit merupakan daerah rawan karhutla karena di bawahnya banyak tanah gambut.
Pemadaman kebakaran di lahan gambut lebih rumit karena api membakar hingga ke dalam tanah meski di permukaan terlihat padam. Efek kebakaran gambut juga lebih besar karena asap yang dihasilkannya lebih banyak sehingga bisa mengganggu.
"Kami dari BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur mendorong RSA dan MPA diberikan bekal pemahaman dan kemampuan sumber daya manusianya. Ketika personelnya sudah komit maka penanganan karhutla akan lebih baik," demikian Multazam.
Baca juga: Disdik Kotim tegaskan larangan pungutan PPDB dan kelulusan
Baca juga: Sekolah di Kotim didorong sukseskan program revitalisasi bahasa daerah
Baca juga: Jadi pengganti antar waktu, Dadang Prianto langsung menyandang jabatan
"Sudah dibentuk Satgas Karhutla di kecamatan dengan melibatkan semua unsur, termasuk TNI dan Polri. Satgas kecamatan memantau dan mengoordinasi pos-pos karhutla di desa dan kelurahan. Di sini ada empat desa dan satu kelurahan," kata Camat Seranau, Juliansyah di Seranau, Rabu.
Seranau termasuk wilayah rawan karhutla lantaran sebaran lahan gambutnya cukup luas. Untuk itu kecamatan yang terletak di seberang pusat Kota Sampit ini meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah dan menanggulangi karhutla.
Kesiapsiagaan itu diantaranya diwujudkan dengan menggelar apel siaga karhutla. Kegiatan yang diikuti semua pemangku kepentingan, khususnya Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Relawan Serbu Api (RSA) masing-masing desa dan kelurahan ini untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana pemadaman kebakaran.
Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kecamatan Seranau juga menerima bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur berupa terpal yang bisa digunakan untuk membuat tabat atau membendung air untuk membasahi lahan agar tidak mudah terbakar saat kemarau.
Acara juga diisi pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi karhutla.
Juliansyah mengaku senang melihat semangat dan tekad personel MPA dan RSA. Dalam beberapa kali kebakaran lahan belum lama ini, mereka sangat bersemangat memadamkan api meski lokasi kebakaran sangat sulit dijangkau.
Dia juga menyampaikan terima kasih atas bantuan pihak ketiga dan BPBD dalam upaya penanggulangan karhutla ini karena pemerintah kecamatan tidak memiliki anggaran khusus untuk penanggulangan karhutla.
"Kami juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mensosialisasikan sehingga masyarakat paham bahwa membakar lahan itu tidak boleh. BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) juga kami undang agar nanti bisa mengajak dan mengedukasi masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar," demikian Juliansyah.
Baca juga: Satgas Pangan Kalteng sebut harga bahan pangan di Sampit stabil
Kapolsek Ketapang Kompol Riza Fazrul Wahyudi mengatakan, kesiapsiagaan dan kewaspadaan sangat diperlukan. Pihaknya mendukung dalam Satgas Karhutla, khususnya para Bhabinkamtibmas. Kalau eskalasi meningkat maka ada dukungan dari kabupaten dan Polres Kotawaringin Timur.
Menurutnya, kesiapsiagaan relawan harus terus disiapkan, baik sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarananya karena tidak bisa diketahui kapan dan di mana api muncul. Jika ada kerja sama semua pemangku kepentingan, dia yakin semua bisa menanggulanginya dengan cara terbaik.
"Karhutla lebih banyak disebabkan "human error" atau kesalahan manusia. Untuk itu perlu meningkatkan sosialisasi, terutama kepada petani agar tidak membuka lahan dengan membakar karena sudah jelas dilarang dan ada konsekuensi pidananya apabila tetap dilaksanakan," tegas Riza.
Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur Multazam mengatakan, hal paling utama saat ini adalah kerja sama karena menjadi kunci dalam menanggulangi karhutla.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla selama 60 hari terhitung sejak 23 Mei 2023.
Saat ini semua data karhutla telah tersaji, tinggal bagaimana mencermatinya. Multazam menyebut wilayah dari Kecamatan Kota Besi hingga Teluk Sampit merupakan daerah rawan karhutla karena di bawahnya banyak tanah gambut.
Pemadaman kebakaran di lahan gambut lebih rumit karena api membakar hingga ke dalam tanah meski di permukaan terlihat padam. Efek kebakaran gambut juga lebih besar karena asap yang dihasilkannya lebih banyak sehingga bisa mengganggu.
"Kami dari BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur mendorong RSA dan MPA diberikan bekal pemahaman dan kemampuan sumber daya manusianya. Ketika personelnya sudah komit maka penanganan karhutla akan lebih baik," demikian Multazam.
Baca juga: Disdik Kotim tegaskan larangan pungutan PPDB dan kelulusan
Baca juga: Sekolah di Kotim didorong sukseskan program revitalisasi bahasa daerah
Baca juga: Jadi pengganti antar waktu, Dadang Prianto langsung menyandang jabatan