Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah meminta pemerintah daerah setempat segera melakukan inventarisasi dampak banjir yang melanda sejumlah kecamatan di wilayah utara Kotim.
“Pemerintah daerah harus turun bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku leading sector untuk menginventarisasi dampak banjir, lokasi mana saja yang terdampak dan imbasnya kepada masyarakat serta solusi seperti bantuan dan sebagainya,” kata Anggota Dapil V DPRD Kotim Hendra Sia di Sampit, Senin.
Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Kotim, setidaknya sejak Kamis (11/9) beberapa wilayah setempat terendam banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Sebagian besar wilayah yang terendam banjir itu diketahui berada di Daerah Pemilihan (Dapil) V.
Hendra Sia sebagai salah satu wakil rakyat Dapil V Kotim mengakui bahwa di wilayahnya memang rawan terjadi banjir dan kondisi tersebut selalu berulang ketika curah hujan tinggi.
Bagi sebagian masyarakat hal itu sudah biasa dan banjir biasanya hanya bertahan satu hingga tiga hari jika tidak ada hujan lagi setelahnya. Untuk mengantisipasi dampak banjir masyarakat setempat membangun rumah cukup tinggi dari permukaan tanah.
Kendati begitu, bukan berarti pemerintah daerah bisa lepas tangan. Menurutnya, pendataan terhadap dampak banjir di lapangan tetap perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih dengan kondisi cuaca yang sulit diprediksi.
“Inventarisasi tetap perlu dilakukan, termasuk mengenai infrastruktur seperti jalan atau jembatan yang putus sehingga berdampak pada mobilitas masyarakat. Contohnya yang terjadi di Desa Tanjung Harapan, supaya bisa segera dilakukan penanganan cepat,” ujarnya.
Disamping penanganan cepat, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap banjir yang langganan terjadi di wilayah utara. Salah satunya dengan merelokasi masyarakat yang bermukim di bantaran sungai.
Baca juga: Dinsos Kotim evakuasi ODGJ terlilit kawat
Diakui Hendra Sia, untuk merelokasi masyarakat ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi terhadap masyarakat yang sudah dari dulu kala tinggal di bantaran dan mata pencahariannya bergantung pada sungai, seperti di Desa Tumbang Mujam dan Merah.
Untuk itu pemerintah daerah harus mengutamakan pendekatan persuasif dan edukasi kepada masyarakat agar secara bertahap mau direlokasi ke tempat yang lebih aman dari banjir.
“Harus ada solusi jangka panjang, karena selalu ketika curah hujan tinggi masyarakat yang kena imbasnya,” demikian Hendra Sia.
Sementara itu, berdasarkan data terakhir dari BPBD Kotim pada Sabtu (13/9) tercatat ada tujuh kecamatan meliputi 20 desa yang terendam banjir yang disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi hingga berimbas pada luapan sungai.
Wilayah yang terendam banjir tersebut adalah Kecamatan Cempaga Hulu di Desa Sei Ubar Mandiri, Kecamatan Parenggean di Desa Beringin Tunggal Jaya, Bajarau dan Barunang Miri, Kecamatan Antang Kalang di Desa Sungai Hanya.
Kecamatan Telaga Antang di Desa Tumbang Sangai, Beringin Agung, Agung Mulya dan Tanjung Harapan, Kecamatan Bukit Santuai di Desa Lunuk Bagantung, Teweh Hara, Tumbang Sapia, Tumbang Penyahuan, Tumbang Tilap, dan Tumbang Kaminting.
Kecamatan Tualan Hulu di Desa Tumbang Mujam dan Merah, Kecamatan Mentaya Hulu di Kelurahan Kuala Kuayan, Desa Bawan dan Tanjung Jariangau.
Kedalaman banjir berkisar antara 20-90 sentimeter dari permukaan jalan, dengan banjir terdalam berada di Desa Beringin Tunggal Jaya. Kendati begitu, sejauh ini belum ada warga yang dikabarkan mengungsi.
Baca juga: Tiga kebakaran lahan dalam sehari di Kotim
Baca juga: BKSDA Sampit terima penyerahan bayi orang utan
Baca juga: Dekopinda Kotim minta pemda kawal tuntas realisasi plasma