Batam, Kepulauan
Riau (ANTARA News) - Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Riau
mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait
Upah Minimum Kota Batam.
"Kami mengajukan banding karena menganggap putusan PTUN itu aneh," kata Ketua Apindo Kepulauan Riau, Cahya, di Batam, Senin.
PTUN Tanjungpinang sebelumnya menolak gugatan Apindo Kepulauan Riau
dan Kadin Batam yang keberatan penetapan UMK Batam oleh Gubernur Kepri
senilai Rp2,04 juta.
"Jika kami tidak mengajukan banding, dikhawatirkan akan terus
seperti itu, PTUN menolak gugatan atas alasan yang aneh," kata dia.
PTUN Tanjungpinang memutuskan tidak menerima gugatan Apindo dan
Kadin Batam karena menganggap PTUN tidak berwenang mengadili SK
Gubernur, bukan karena materi gugatan Apindo dan Kadin Batam.
"Kan lucu kalau begitu. Di mana-mana di Indonesia, yang memutuskan gugatan UMK itu PTUN, bukan pengadilan negeri," kata dia.
Majelis Hakim PTUN, Kamer Togatorop, dalam putusannya mengatakan syarat gugatan tidak bisa diproses.
"Pada pasal 1 butir 9 UU Nomor 51/ 2009 dijelaskan salah satu syarat
gugatan bisa diproses adalah jika bersifat individual. Sementara
Keputusan Gubernur Kepri bersifat absolut dan umum," kata Togatorop.
Apindo Kepulauan Riau banding putusan PTUN terkait UMK
Sejumlah buruh pabrik tekstil mogok kerja di Malang, Jawa Timur, Kamis (14/3). Mereka menuntut manajemen memberikan hak normatif buruh dan pemberian hak pensiun dengan program dana pensiun bagi buruh. (FOTO ANTARA/Ari Bowo Sucipto) ist
... ajukan banding karena menganggap putusan PTUN itu aneh... "
