Kajian Akademis Pembentukan Provinsi Kotawaringin Dimulai Juni

Sampit, Kalteng, 26/5 (Antara) - Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kotawaringin akan melakukan kajian akademis pembentukan provinsi dengan menggandeng tim dari ahli Institut Teknologi Bandung.

"Kita akan membuat kontrak kajian daerah dan disepakati selesai dalam tiga bulan. Kita bekerja sama dengan ITB yang diperkuat 18 orang profesor. Diperkirakan nanti dimulai Juni," kata Ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kotawaringin Kabupaten Kotawaringin Timur, Suhartono Firdaus di Sampit, Minggu.

Dijelaskan pria yang akrab disapa Joko ini, dana yang dibutuhkan untuk kajian akademis tersebut sebesar Rp1,5 miliar. Untuk membiayainya, lima kabupaten yang akan bergabung dalam Provinsi Kotawaringin yaitu Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau akan patungan masing-masing Rp300 juta.

BP3K Kotim merasa lega karena tahun ini mendapat sokongan dana dari pemerintah daerah sebesar Rp600 juta. Anggaran itu sudah disetujui DPRD setempat dan akan dialokasikan dalam APBD Perubahan nanti.

"Tahapan kita dalam memperjuangkan Provinsi Kotawaringin ini tinggal tiga langkah, yaitu kajian akademis, rekomendasi DPRD Provinsi Kalteng dan rekomendasi Gubernur Kalteng. Nanti BP3K lima kabupaten akan menghadap ke DPRD provinsi dan gubernur," sambung Joko.

Kajian akademis tersebut dinilai sangat penting untuk memetakan kondisi wilayah yang bakal menjadi Provinsi Kotawaringin. Rekomendasi dari DPRD Provinsi Kalteng dan Gubernur Kalteng pun diperkirakan nantinya tidak terlepas dari hasil kajian tersebut.

Sambil menunggu hasil kajian akademis, BP3K tingkat provinsi akan berkomunikasi dengan partai politik dan kaukus anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari daerah pemilihan kawasan Kotawaringin. Selain itu, BP3K juga akan meminta dukungan tokoh-tokoh masyarakat asal Kotawaringin yang berkiprah di tingkat provinsi dan pusat.

Pihaknya bersyukur karena dukungan anggota DPR RI terhadap rencana pembentukan Provinsi Kotawaringin makin kuat. Bahkan kini giliran DPR RI yang mendesak BP3K untuk mempercepat upaya di lapangan.

"Awalnya DPR RI mengira wacana ini adalah keinginan elitis, tapi hasil reses mereka membuktikan bahwa ini ternyata juga keinginan masyarakat. Informasinya tahun ini ada 22 usulan pemekaran daerah yang masuk Prolegnas. Tiga provinsi di antaranya yaitu Papua Barat, Papua Tengah dan Kotawaringin. Infonya, Provinsi Kotawaringin termasuk yang punya peluang besar, asal kita siap," kata Joko.

Untuk mendukung kinerja, BP3K di lima kabupaten akan melakukan revitalisasi kepengurusan. BP3K akan merevitalisasi 142 pengurus yang ada karena saat ini yang dibutuhkan adalah orang yang mempunyai waktu, mau bergerak, berkorban finansial dan berjuang demi terbentuknya Provinsi Kotawaringin.

Disinggung soal rencana lokasi calon Ibu Kota Provinsi Kotawaringin, Joko mengatakan masalah itu tergantung hasil kajian teknis nantinya. Hasil rapat koordinasi di Pangkalan Bun menyepakati ada 24 parameter untuk penentuan calon ibu kota.

"Kabupaten Kobar, Sukamara dan Lamandau mengusulkan alternatif ibu kotanya di Simpang Runtu dan Kotawaringin Lama, sedangkan Kotim dan Seruyan mengusulkan calon ibu kotanya di antara Simpang Sebabi sampai Hanau dan Hanau sampai Amin Jaya. Pertimbangannya ini untuk memperpendek rentang kendali wilayah," pungkas Joko.



(T.KR-NJI/B/N005/N005)