Jakarta (ANTARA
News) - Staf Khusus Presiden Velix Wanggai mengatakan, Perdana Menteri
Australia Kevin Rudd dalam kunjungannya ke Indonesia bakal menegaskan
posisi Australia dalam menghormati kedaulatan Indonesia, dan mengakui
wilayah Papua di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengakuan Australia tersebut baik untuk pengakuan di masa lalu maupun pengakuan di masa mendatang.
"Australia dukung otonomi khusus plus untuk Papua," kata Staf Khusus
Presiden bidang Otonomi Daerah dan Pembangunannya Daerah itu di
Jakarta, Minggu.
Kunjungan PM Australia Kevin Rudd ke Indonesia, katanya, memiliki
nilai yang strategis bagi Indonesia dan Australia. Kevin Rudd yang baru
saja terpilih kembali sebagai orang nomor satu dalam politik Australia
ini memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi.
"Ini menunjukkan betapa pentingnya Indonesia bagi kepentingan luar negeri dan dalam negeri Australia," kata Velix.
Ia juga mengungkapkan bahwa PM Kevin Rudd juga memuji kepemimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam paket Otonomi Khusus Plus
untuk Papua (Autonomy-Plus package) yang memberi ruang yang lebih luas
bagi rakyat Papua untuk mengelola pemerintahan dan pembangunannya.
Kevin Rudd mendukung arah baru bagi Papua ini, dan ia mengatakan
sebagai Perdana Menteri Australia akan mendukung apa saja langkah untuk
arah baru dalam payung Otonomi Khusus Plus ini, lanjutnya.
Menurut Velix, PM Kevin Rudd telah melihat keberhasilan yang
dilakukan oleh Presiden SBY untuk Aceh, dan Australia siap bekerja sama
dengan Indonesia untuk membangun Papua yang aman, sejahtera, dan damai
yang stabil berjangka panjang. Australia berkomitmen untuk mendukung
percepatan pembangunan di Provinsi dan Provinsi Papua Barat.
Presiden SBY menegaskan bahwa telah menekankan pendekatan
kesejahteraan di dalam mengelola Papua. Konsep perdamaian melalui
pembangunan (peace through development) telah menjadi arah baru bagi
pengambil kebijakan dalam menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan
untuk Papua.
Presiden SBY juga tegaskan kepada PM Kevin Rudd bahwa siapa saja
anggota TNI dan Polisi yang terbukti berbuat kekerasan akan dihukum atau
dibawa ke pengadilan militer.
Velix Wanggai juga menegaskan bahwa untuk Papua ke depan, Presiden
SBY telah berkomitmen untuk terapkan `tri tunggal penyelesaian masalah
Papua.
Pertama, kebijakan Otonomi Khusus Plus melalui revisi UU
No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pusat ingin
berikan kewenangan yang luas dan pengakuan identitas dan jatidiri orang
Papua dalam semua level dan sektor pembangunan.
Kedua, lanjut Velix, pembangunan perdamaian melalui penyelesaian
konflik yang terjadi di beberapa spot wilayah di Papua. Ketiga,
pembangunan yang komprehensif dan ekstensif bagi Papua.
Dalam hal inisiatif Otonomi Khusus Plus ini, Velix Wanggai
mengungkapkan bahwa saat ini Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Majelis
Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua (DPRP) serta Universitas Cenderawasih
sedang merumuskan konsep dan desain Otonomi Khusus yang Diperluas ini.
Sejauh
ini, delapan Prinsip Dasar dari Otonomi Khusus Plus, yakni rekognisi
hak-hak dasar, perlindungan identitas orang asli Papua, pemberdayaan,
percepatan pembangunan wilayah, representasi orang Papua, redistribusi
sumber daya alam, reorientasi pembangunan sektoral, dan rekonsiliasi
dalam sosial politik menuju Papua Damai.
Sejalan dengan arah baru yang diinisiasi Presiden SBY ini, PM
Australia Kevin Rudd mendukung penuh inisiatif paket Otonomi Khusus Plus
guna wujudkan Papua yang lebih aman, sejahtera, dan damai, demikian
Velix Wanggai.
(A017/Z002)
Berita Terkait
DOD dukung kemajuan olahraga di Kalteng
Sabtu, 27 April 2024 16:49 Wib
Legislator dukung upaya percepatan pemerataan distribusi migas di Kotim
Rabu, 24 April 2024 14:17 Wib
Disdik Kotim dukung optimalisasi program SPAB
Selasa, 23 April 2024 16:28 Wib
Perda Perlindungan Pertanian dukung kedaulatan pangan di Kalteng
Senin, 22 April 2024 18:04 Wib
DPMD Kapuas dukung Apdesi tingkatkan peran dalam pembangunan
Rabu, 17 April 2024 19:37 Wib
PT SLK dukung Sanggar Kambang Pancar Rungan, lestarikan budaya secara berkelanjutan
Minggu, 14 April 2024 8:58 Wib
Pemkab Kotim susun RPJPD 2025-2045 dukung Indonesia Emas
Sabtu, 6 April 2024 6:10 Wib
DPRD Kalteng dukung penuh Paskah Nasional di Palangka Raya
Jumat, 5 April 2024 14:48 Wib