Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo diminta untuk mengambil
sikap tegas dan menyadari perannya kini sudah bukan lagi sebagai petugas
partai, melainkan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Hal itu
disampaikan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia
Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, yang meminta Presiden untuk
secara proaktif mengambil langkah tegas guna mencegah upaya-upaya
pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebab
kalau Presiden tidak mengambil instruksi atau sejenisnya, itu berarti
membiarkan KPK dilemahkan, padahal dia seharusnya menjadi pelindung
KPK," katanya saat dihubungi ANTARA News dari Jakarta, Kamis malam.
"Jangan sampai nanti muncul pertanyaan 'Jokowi ada di mana?'," ujarnya menambahkan.
Emerson
mengaku dengan munculnya pernyataan dari Pelaksana tugas Sekretaris
Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto
memperlihatkan potensi terjadinya ulangan perpecahan di antara sesama
lembaga penegak hukum dalam hal ini KPK melawan Polri sebagaimana yang
lazim dikenal sebagai peristiwa "Cicak vs Buaya" pada 2009 silam.
Hasto
membenarkan isi sebuah artikel di media warga bertajuk "Rumah Kaca
Abraham Samad" yang menyebutkan bahwa Ketua KPK itu semasa menjelang
Pemilihan Presiden 2014 melakukan pertemuan dengan petinggi PDIP dan
Partai Nasdem sebanyak enam kali dalam konteks pengajuan sebagai calon
wakil presiden mendampingi Joko Widodo, namun kemudian kecewa karena
akhirnya Jusuf Kalla yang dipilih.
"Potensinya (terjadi lanjutan
'Cicak vs Buaya') cukup tinggi kalau Presiden membiarkan, kata kuncinya
tetap ada di Presiden, yang sebetulnya bisa mengeluarkan instruksi
kepada jajaran bawahannya semisal 'tidak melakukan upaya-upaya yang
memperkeruh suasana. Memerintahkan Kapolri untuk tidak memproses
kasus-kasus yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani oleh
KPK'," kata Emerson.
Emerson mengaku di kalangan pegiat
antikorupsi muncul kritik bahwa Presiden Joko Widodo terlalu akomodatif
terhadap kepentingan partai politik, padahal seharusnya sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan bisa mengambil pilihan tegas.
"Bahwa
dia saat ini bukan lagi bertindak sebagai kader PDIP, tetapi sebagai
Presiden RI yang bisa mengambil tindakan. Yang muncul sekarang
seolah-olah dia dikendalikan (partai)," katanya.
Lebih lanjut Emerson mengatakan sudah waktunya Joko Widodo memperlihatkan kembali kualitas figur yang pernah ia tampilkan.
"Saat ini kami butuh figur Joko Widodo yang seperti dulu, yang tegas, yang tidak neko-neko," pungkasnya.
Berita Terkait
Ketentuan tunjangan guru disebut penuhi unsur keadilan
Selasa, 30 Agustus 2022 16:06 Wib
Pemerintah didesak segera revisi aturan tentang 'diskon rokok'
Kamis, 2 Juli 2020 14:41 Wib
Emerson Yuntho: Presiden Harus Waspada Penyusup Di Pansel Capim KPK
Senin, 11 Mei 2015 5:31 Wib
ICW Pertanyakan Berkurangnya Buron Koruptor Di Kejagung
Senin, 30 September 2013 12:41 Wib
ICW Tak Akan Anulir Rilis 36 Caleg
Jumat, 5 Juli 2013 9:33 Wib
ICW: kejaksaan tidak boleh kompromi soal eksekusi Susno
Kamis, 25 April 2013 13:49 Wib