Bawaslu: Masyarakat Kalteng Harus Tersinggung Pemimpin Ditentukan MK

id Masyarakat Kalteng Harus Tersinggung Pemimpin Ditentukan MK, bawaslu

Bawaslu: Masyarakat Kalteng Harus Tersinggung Pemimpin Ditentukan MK

Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad. (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menyebut masyarakat provinsi Kalimantan Tengah seharusnya tersinggung apabila pemimpin yang dipilih dalam pemilihan kepala daerah justru ditentukan Mahkamah Konstitusi.

"Kalau saya masyarakat Kalteng, jujur saya sangat tersinggung pemimpin ditentukan sembilan hakim MK," kata Muhammad saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi stakeholder pendidikan pengawasan partisipatif pemilih Pilkada di Kalteng, Palangka Raya, Senin.

Maksud dari Ketua Bawaslu Pusat tersebut ketika ada salah satu calon mengajukan gugatan terkait hasil Pilkada ke MK, sehingga suara yang diberikan masyarakat di tempat pemungutan suara terkesan tidak ada artinya.

Muhammad mengatakan, idealnya proses pilkada selesai setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan satu pasangan calon meraih suara terbanyak, sehingga masyarakat yang telah memberikan suaranya sangat dihargai.

"Ini terwujud apabila pilkada terselenggara sesuai ketentuan, tidak ada kecurangan, pelaksana pemilu netral dan jujur, serta semua pihak menghargai hasilnya," ucap dia.

Pria lulusan S3 Ilmu Politik Universitas Erlangga tersebut menjelaskan, KPU dan Bawaslu merupakan satu rangkaian yang bertugas menyelenggarakan pemilu secara adil, objektif serta memastikan tidak ada tersakiti.

Dia mengatakan, peserta atau pasangan calon yang maju di Pilkada, akan sangat menerima hasilnya apabila penyelenggara pemilu telah bertindak sesuai ketentuan dan bersikap jujur.

"Tapi kalau penyelenggara pemilunya sudah tidak bersikap jujur, siapapun pasti akan menolak. Untuk itu, Penyelenggara pemilu harus benar-benar jujur agar pilkada dapat berjalan sesuai harapan semua orang," ucapnya.

Muhammad menyebut hasil diskusi dengan pengamat maupun tokoh survey, tingkat konflik lebih tinggi di pilkada dibandingkan pemilu nasional sehingga penyelengara harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik.

"Kami memohon kepada semua pihak agar mendukung penyelengara pemilu bersikap jujur. Tolong jangan diganggu dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Terganggu juga panwaslu kalau tawarannya sangat menggiurkan," pinta Ketua Bawaslu Pusat itu.