Palangka Raya (Antara Kalteng) - Ratusan mahasiswa Universitas Palangka Raya yang tergabung di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa mendatangi ke kantor Rektorat UPR untuk mengkritik dana Uang Kuliah Tunggal selama 4 tahun yang jumlahnya Rp70 miliar.
"Kami mempertanyakan kemana dana Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang jumlahnya Rp 70 miliar, Rp 20 milarnya disebar kebebrapa fakultas yang ada di UPR. Sedangkan Rp 50 milyarnya disinyalir digunakan untuk pembangunan gedung rektorat dan pembelian mobil dinas sebanyak lima unit dengan harga yang cukup besar," kata Presiden Mahasiswa UPR, Ali Assegaf di Palangka Raya, Jumat.
Parahnya lagi, dengan dana sebanyak itu. Pembangunan fasilitas kampus seperti kamar kecil (toilet), kipas angin serta lain sebagainya sama sekali tidak berskala standar kampus. Padahal setiap tahunnya mahasiswa selalu membayar kewajibannya, tetapi fasilitas yang diberikan kepada mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan.
"Kami juga tidak tahu apakah pihak UPR ini bersih dalam artian korupsi apa tidak. Makanya kami hanya ingin mengetahui masalah hal itu. Selama ini kami tidak mengetahui sama sekali. Fasilitas di kampus tidak memadai, sedangkan lantai bangunan rektorat terus di perbaiki," ucap Ali dengan nada lantang di hadapan awak media.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam beberapa jurusan di UPR itu juga, sempat memaksa masuk ke gedung rektorat agar Rektor UPR Ferdinand bisa melakukan audiensi dengan mahasiswa. Namun pihaknya tak kunjung menemuinya.
"Selain fasilitas kami juga mempertanyakan masalah adanya oknum dosen menjual diktat dengan harga Rp 50 ribu sampai 100 ribu. Itu pun di jual oleh oknum dosen tanpa sepengetahuan pihak fakultas. Kalau tidak beli, tentunya nilai mata kuliah jurusan tersebut mendapat nilai D atau E," tegasnya.
"Mahasiswa yang ikut demo ini mengapa menggunakan masker. Itu guna menangkis agar mahasiswa yang ikut demo ini tidak diincar oleh dosennya bisa mengancam mata kuliah yang mereka ambil tidak diluluskan," ucapnya.
Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama, Danes Jaya Negara menjelaskan tuntun mereka adalah penurunan UKT atau kasuistis, dari level yang mampu dirubah tidak mampu.
"Misalnya begini, mereka berada di level tiga. Dikemudian hari orang tuanya pensiun, meninggal dunia dan sakit. Akhirnya mereka meminta merubah untuk dimasukkan ke level yang sesuai dengan keadaan mereka," kata Danes.
"Kita tidak bisa merubah aturan yang sudah tertera disitu. Perubahan yang mereka minta itu tentunya tidak bisa dirubah. Sebab sejak mereka masuk ke UPR data mereka yang sudah tersimoan harus mengikuti data dari awal," demikian Danes.
