Mari Bangkitan Disiplin Nasional dan Ubah Mindset, Kata Presiden

Jakarta (Antara Kalteng) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya disiplin etos kerja nasional dan pengawasan anggaran di daerah, termasuk mengubah pola pikir (mindset) di tengah persaingan antar-bangsa dan negara.

"Inilah yang harus kita bangkitkan disiplin nasional, etos kerja nasional kita yang harus kita ubah. Mindset kita, pola pikir kita, harus kita ubah semuanya. Tidak bisa kita seperti yang kemarin-kemarin," kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Pengawasan Intern Pemerintahan 2017 di Istana Negara, Jakarta pada Kamis.

Menurut Presiden, sejumlah negara lain telah menyusul Indonesia yang dahulu kala menjadi pelopor sejumlah pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Dia mencontohkan dahulu Indonesia mengirim guru-guru untuk membantu membangun pendidikan di Malaysia, namun saat ini Indonesia terkalahkan dalam sektor pendidikannya.

Kemudian, Presiden merujuk kemampuan Korea Selatan membuat kapal selam secara mandiri, padahal Indonesia memiliki industri pembuatan kapal laut, PT PAL, namun belum membangunnya.

Indonesia juga pernah menjadi sebagai salah satu negara yang menjadi contoh bagi negara lain dalam pembangunan jalan tol di Jakarta-Bogor dan Ciawi (Jagorawi) pada 1970-an. Namun, Presiden  menyatakan saat ini panjang jalan tol di Indonesia masih kurang.

"Apa yang salah dengan kita? Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkan kepada siapapun bahwa kita sekarang harus mengubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain," ujar Presiden Jokowi. 

Presiden juga mengamahkan kepada para kepala desa untuk mengelola dana desa dapat memanfaatkan secara baik dan memberikan laporan secara transparan sekaligus efektif.

Selain itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para kepala desa untuk selalu  berhati-hati dalam menggunakan anggaran yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.

Anggaran desa pada 2015 tercatat senilai Rp20 triliun, sementara itu pada 2016 mencapai Rp47 triliun dan pada 2017 senilai Rp60 triliun.

"Saya titip Rp60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau cara-cara pengelolaannya tidak baik,"demikian Presiden Joko Widodo.