Palangka Raya (Antara Kalteng) - Legislator Kalimantan Tengah, HM Rizal dalam reses perseorangan menerima keluhan masyarakat di Desa Rantau Bangkiang Kabupaten Katingan yang mengharapkan agar pemerintah memperbaiki infrastruktur jalan serta membangun dan memelihara rumah ibadah.
Sebenarnya keluhan masyarakat tersebut sangat rasional karena jalan menuju Desa Rantau Bangkiang tersebut sekarang ini penuh lumpur dan sulit dilalui kendaraan akibat terjadinya banjir yang cukup tinggi belum lama ini, kata Rizal di Palangka Raya, Senin.
"Ketika saya datang dan melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Rantau Bangkiang, infrastruktur menjadi keluhan utama. Mereka juga memang mengharapkan Pemerintah Provinsi bisa membantu membangunkan rumah ibadah, " tambahnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyebut, selain diakibatkan banjir, salah satu penyebab rusaknya jalan Desa karena jalan tersebut juga menjadi perlintasan truk perusahaan besar swasta (PBS) untuk mengangkut hasil sawit maupun bibit sawit yang melebihi tonase, sehingga jalan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat menjadi cepat rusak.
Dia mengatakan masyarakat mengeluhkan jalan Desa yang dibangun secara swadaya sekarang ini menjadi perlintasan truk pengangkut PBS melebihi tonase. Namun sampai sekarang pihak perusahaan juga tidak ada perhatiannya sama sekali kepada Desa Rantau Bangkiang untuk memperbaiki jalan yang mereka lalui untuk mengangkut Sawit.
"Masyarakat tetap meminta kepedulian daripada CSR perusahaan, paling tidak untuk melakukan pemeliharaan," ucap Rizal.
Bukan hanya itu, lanjut Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan I Kalteng itu mengemukakan, selama ini jalan Desa Rantau Bangkiang masih berupa jalan Tanah dan belum pernah dilakukan pengerasan bahkan pengaspalan, sehingga apabila ada kerusakan, warga secara gotong royong memperbaikinya.
Jalan di sana belum sama sekali dilakukan pengerasan, tapi angkutan perusahaan pasti melintas setiap hari. Ironisnya, apabila ada kerusakan jalan, masyarakat sekitar yang secara gotong royong memperbaiki jalan tersebut.
"Seharusnya perusahaan bisa memperhatikan hal seperti ini, karena hal inj bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab perusahaam karena ikut penggunakan jalan tersebut," demikian Rizal.
Berita Terkait
Menko Luhut larang WNA bermasalah masuk ke RI
Rabu, 15 Mei 2024 23:59 Wib
Mahfud Md sebut tugas jurnalis itu investigasi
Rabu, 15 Mei 2024 23:09 Wib
Percepat transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi
Rabu, 15 Mei 2024 23:08 Wib
Kiat jaga kesehatan dan awet muda Ariel NOAH
Rabu, 15 Mei 2024 23:06 Wib
Sandra Dewi bungkam usai diperiksa 10 jam di Kejagung
Rabu, 15 Mei 2024 23:03 Wib
Langgar ketentuan, OJK cabut izin PayTren milik Yusuf Mansur
Rabu, 15 Mei 2024 22:56 Wib
China desak pemimpin baru Taiwan untuk memilih damai atau perang
Rabu, 15 Mei 2024 22:46 Wib
Tersangka korupsi emas Antam dilimpahkan ke Kejari Jaktim
Rabu, 15 Mei 2024 22:44 Wib