Legislator Seruyan Minta SOPD Perhatikan Usulan Musrenbang

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Masfuatun meminta satuan organisasi perangkat daerah memperhatikan berbagai program usulan pembangunan yang disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan.

"Kerangka APBD setiap tahun anggaran hendaknya benar-benar tersusun dari hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, serta hasil reses DPRD di setiap daerah pemilihan," katanya di Kuala Pembuang, Sabtu.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan, masyarakat sangat berharap agenda Musrenbang tidak hanya menjadi rutinitas tahunan untuk memenuhi harapan undang-undang. Namun, saat program pembangunan berjalan tidak diakomodir SOPD.

"Karena itu, sebagai wakil rakyat kami siap mengawal hasil Musrenbang dan mendukung sejumlah program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.

Ia menyebutkan, khusus untuk Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, usul yang disampaikan masyarakat lebih banyak mengarah pada program kegiatan yang berorientasi pada peningkatan infrastruktur.

"Sejumlah infrastruktur yang perlu ditingkatkan seperti jalan negara, jalan penghubung antardesa, jalan-jalan tempat wisata, jembatan penghubung serta pembenahan jalan dalam kota, kecamatan dan desa," katanya.

Sementara, Bupati Seruyan Sudarsono menegaskan, Musrenbang bukan merupakan forum untuk menumpuk usulan masyarakat sementara pemerintah daerah tidak bisa merealisasikan karena terbatasnya anggaran.

"Musrenbang yang digelar dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten hendaknya dapat menjadi forum untuk menentukan arah pembangunan menyesuaikan dengan skala prioritas, ketersediaan anggaran dan kebutuhan daerah," katanya.

Orang nomor satu di "Bumi Gawi Hatantiring" ini mengakui, setiap kali pelaksanaan Musrenbang ada banyak usulan yang disampaikan masyarakat, namun tidak semua usulan itu dapat diakomodir, karena aspirasi tersebut harus diseleksi untuk mencari skala prioritas pada Musrenbang tingkat kabupaten.

"Hal itu karena terbatasnya anggaran, sehingga program yang diakomodir harus mengacu pada skala prioritas dan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan visi dan misi daerah," katanya.