Pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya Perlu Kepastian

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Anggota DPR-RI Dapil Kalimantan Tengah, Hamdhani berpendapat perlunya ada kepastian dan penetapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

"Pemindahan ibu kota negara perlu disegerakan dan diputuskan agar ada kepastian. Pemindahan ibu kota jangan lagi hanya wacana," katanya kepada wartawan di Palangka Raya, Rabu.

Menurut politisi Nasdem ini, kondisi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara telah terlalu padat penduduknya dan termasuk daerah rawan gempa sehingga harus segera digantikan daerah lain yang lebih aman dan layak.

Hamdhani menceritakan, ketika Jakarta dilanda gempa pada Selasa (23/1) lalu, di gedung DPR RI para peserta rapat dan pegawai berhamburan keluar menuju lapangan terbuka untuk menyelamatkan diri.

"Untuk itu, ibu kota negara, sebagai daerah pusat kekuasaan harus berada di wilayah yang aman, bebas gempa atau bencana lainnya," kata Legislator RI Fraksi Nasdem ini.

Selanjutnya, Hamdhani mengatakan bahwa terkait wilayah Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu alternatif pemindahan ibu kota negara, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan lahan seluas 300 ribu sampai 500 ribu hektare.

Lahan tersebut berada di wilayah segitiga emas, yakni wilayah administrasi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas.

"Beberapa waktu lalu pada acara seminar nasional bertajuk `Pemindahan Ibu Kota Negara, Pengaruh Kebijakan dan Masa Depan Indonesia` Pimpinan Vokasi Universitas Indonesia, Antony Sihombing mengatakan Palangka Raya sangat strategis bagi Indonesia secara keseluruhan," katanya.

Kajian makro optimasi ruang yang telah dilakukan ahli Arsitektur Perkotaan itu, lanjut dia, Kota Palangka Raya juga sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai Ibu Kota NKRI.

"Namun, saat ini tinggal keputusan politik dan hukum untuk menetapkan wilayah ibu kota Republik Indonesia yang baru. Ini penting agar ada kepastian, selain agar persiapan lebih matang," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.