Persulit pelayanan publik ganggu investasi masuk Kalteng

id Plt Sekda Kalteng Fahrizal Fitri,kalteng,BLH Kalteng,investasi

Persulit pelayanan publik ganggu investasi masuk Kalteng

Ilustrasi (Ist)

...Kenyamanan itu termasuk terkait pelayanan publik. Ini yang harus dipahami ASN,"
Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri mengaku sering mengingatkan seluruh aparatur sipil negara bahwa mempersulit pelayanan publik dapat mengganggu investasi masuk ke provinsi ini.

Semua pihak mengetahui dan menyadari bahwa potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki provinsi ini luar biasa, namun untuk mengelolanya tetap membutuhkan anggaran, kata Fahrizal di Palangka Raya, Kamis.

"Jadi, salah satu daya tarik yang perlu disiapkan itu, ya soal kenyamanan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kalteng. Kenyamanan itu termasuk terkait pelayanan publik. Ini yang harus dipahami ASN," ucapnya.

Pria yang juga menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalteng ini menyebut ASN memiliki peran penting menciptakan dan meningkatkan pelayanan terhadap publik, termasuk investor dari daerah atau negara lain.

Dia mengatakan untuk menainkan peran tersebut, tentunya perlu sosok ASN yang berkualitas dan memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan pelayanan publik tanpa harus diminta ataupun diawasi.

Intinya seperti ini, ASN harus punya pengetahuan yang luas terutama di bidangnya sendiri. Harus tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Jangan sampai fungsi di bidangnya sendiri tidak tahu. Jadi ini harus dipahami, kata Fahrizal.

Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Kalteng telah memberikan berbagai respon terhadap hal tersebut. Langkah yang telah dilakukan yakni memberikan pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan standar komptensi.

Pemprov juga tidak menginginkan layanan publik terkendala hanya karena ASN yang bersangkutan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apabila hal tersebut terjadi, maka secara tidak langsung akan menganggu iklim pemerintahan, yang berpotensi mengurangi niat pengusaha untuk berinvestasi di provinsi ini.

"Teknologi makin maju, tuntutan terhadap pelayanan dasar termasuk layanan publik semakin meningkat. Melihat ini semua, ASN harus tanggap dan punya respon untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan mempermudah pelayanan," demikian Fahrizal.