Masyarakat pelosok kotim butuh perhatian khusus dari Pemerintah

Sampit (Antaranews Kalteng) - Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Sarjono menilai masyarakat yang tinggal di pelosok butuh perhatian khusus dari pemerintah daerah itu.

"Sebagian besar desa di pelosok wilayah utara Kotawaringin Timur sulit di jangkau karena dalam kondisi terisolasi akibat tidak ada jalan darat sehingga tidak mendapatkan pelayanan secara layak dari pemerintah daerah," katanya di Sampit, Jumat.

Menurut Sarjono, masyarakat pedalaman tidak mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan serta pelayanan administrasi kependudukan secara layak dari pemerintah daerah.

"Kita berharap dan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman tersebut, supaya mereka juga mendapat haknya," katanya.

Kurangnya tenaga guru dan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman membuat masyarakat harus menjalani proses belajar mengajar menggunakan fasilitas seadanya. Dan jika ingin mendapatkan layanan kesehatan harus ke Puskesmas atau rumah sakit Sampit yabg letaknya sangat jauh.

"Untuk ke Puskesmas yang ada di ibu kota kecamatan saja mereka menempuh perjalanan sungai dan darat berjam-jam. Apa lagi jika harus ke rumah sakit yang ada di ibu kota kabupaten," terangnya.

Sarjono mengatakan, jadi jangan heran jika terkadang anak di pedalaman tidak bisa baca tulis, dan mereka yang sakit sempat meninggal dunia di perjalanan saat mencari pertolongan tenaga medis karena di wilayah pedalaman memang belum ada tenaga kesehatan dan kurangnya guru.

"Ini adalah tantangan pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan, sebab mereka juga bagian dari masyarakat Kotawaringin Timur yang memiliki hak sama dengan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan," ucapnya.

Lebih lanjut Sarjono mengatakan, sampai sekarang sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedalaman Kotawaringin Timur belum banyak yang memiliki KTP elektronik karena secara administrasi belum terdata oleh pemerintah daerah.

"Mereka bukannya tidak mau atau tidak peduli dengan program pemerintah terkait administrasi data kependudukan tersebut, namun mereka sangat keberatan jika harus ke Kantor Disdukcapil untuk melakukan perekaman administrasi data kependudukan, sebab mereka harus mengeluarkan biaya cukup besar, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah," jelasnya.

Sarjono menyarankan, untuk perekaman data penduduk sebaik pihak Disdukcapil turun langsung ke desa-desa agar masyarakat bisa lebih terbantu.

"Akibat masyarakat pedalaman banyak yang belum terdata, jatah kursi pemilihan legialatif (Pileg) pada 2019 mendatang, khususnya untuk daerah pemiliha IV dan V di kurangi masing-masing satu kursi," jelasnya.

Jatah kursi pada Pileg tersebut di alihkan ke Dapil II dan III. Hal ini terjadi akibat kinerja Disdukcapil tidak maksimal.