Masyarakat Kotim mengusulkan cetak sawah 151 hektare

id dprd kalteng,HM Fahruddin,cetak sawah baru

Masyarakat Kotim mengusulkan cetak sawah 151 hektare

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng, Fahruddin (Foto Antara Kalteng/Jaya W Manurung)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Hasil kunjungan Tim Reses Daerah Pemilihan II DPRD Kalimantan Tengah menerima aspirasi masyarakat desa Batu Agung Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengusulkan agar diprogramkan cetak sawah baru seluas 151 hektar.

Usulan tersebut sebagai upaya mengantisipasi agar lahan seluas 151 hektar yang terletak di Rantau Batang tersebut tidak dijadikan plasma oleh perusahaan perkebunan sawit, kata Ketua tim reses Dapil II DPRD Kalteng, HM Fahruddin di Palangka Raya, Kamis.

"Saya rasa usulan tersebut perlu segera direalisasikan. Karena, jarang-jarang masyarakat lebih memilih lahannya untuk persawahan daripada plasma. Jadi, kita minta usulan tersebut segera direalisasikan pemerintah," tambahnya.

Selain itu, Tim reses Dapil II yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan ini juga menerima aspirasi dari masyarakat bahwa perlu ada perbaikan dari km 12 Parenggean sampai ke Desa Tanjung Harapan berbatasan langsung dengan Desa Beringin Agung karena kondisinya telah rusak parah.

Fahruddin mengatakan pembangunan sarana pendidikan, khususnya untuk SMU Negeri yang berlokasi di Desa Tribuana di Kecamatan Telaga Antang. Sebab, sekarang ini fasilitasnya sangat minim sehingga menghambat proses belajar mengajar.

"Kami juga ada menerima usulan masyarakat di Kecamatan Telaga Antang Kabupaten bantuan ternak bibit Sapi. Di sekitar Kecamatan itu ada limbah sawit yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi," tambahnya.

Pria yang pernah menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotim ini juga menyebutkan hasil perkebunan bahwa masyarakat Desa Tanjung Harapan dan Desa Tumbang Sangai kesulitan menjual hasil perkebunan dan pertanian khususnya buah kelapa sawit.

Dia mengatakan DAD Kecamatan Telaga Antang juga ada menyampaikan keluhan bahwa pihaknya telah mengelola mantir di 18 desa, hingga kini belum ada insentif dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.

"Masyarakat di Kabupaten Kotim juga mengusulkan agar ada pembinaan bagi guru muatan lokal (Mulok) dan dimasukkan hukum adat serta kebudayaan Dayak tentang adat istiadatnya. Ini penting direalisasikan," demikian Fahruddin.