Masyarakat Kotim berharap bantuan program 'bedah rumah'

Sampit (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diminta untuk dapat mengupayakan program bantuan perbaikan rumah bagi warga tidak mampu di daerah setempat yang banyak dilakukan di daerah lain dalam bentuk kegiatan bedah rumah.

"Saatnya Pemkab Kotim memprogramkan "bedah rumah` bagi warga miskin yang kondisi rumah tempat tinggalnya tidak layak dan hampir ambruk," ucap Wakil Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Kotim, Masgajalba di Sampit, Selasa.

Dia mencontohkan, salah satu rumah tidak layak huni ada di Samuda Besar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Rumah tua berarsitektur rumah tradisional khas Sampit itu dihuni seorang janda berusia 70 tahun bernama Mardiah dan salah satu anaknya bernama Rusni.

Secara sepintas dari luar sudah terlihat rumah tersebut rusak parah, atapnya sudah berlubang-lubang, kaca jendela hampir semua terlepas dan dinding rumah juga banyak berlubang. Saking parahnya kerusakan, tidak sedikit orang mengira rumah itu sudah tidak dihuni lagi.

Kerusakan diperkirakan hampir 90 persen, meliputi atap, dinding luar, kamar dan lantai. Kini ibu dan anak itu menempati bagian belakang yang masih ditempati. Itu pun saat hujan, mereka harus menyiapkan ember dan sapu untuk menampung dan membersihkan air rembesan atap yang bocor.

Mardiah dan anaknya yang berprofesi sebagai petani, tidak mampu memperbaiki kerusakan rumah mereka. Anaknya yang lain sudah hidup berkeluarga, juga hanya bisa membantu sesuai kemampuan.

"Dulu keluarga itu pernah didata pemerintah, dijanjikan bantuan perbaikan rumah, namun sampai sekarang belum terealisasi. Kami berharap Bu Mardiah dan masyarakat lainnya yang mengalami nasib serupa, tidak luput dari perhatian pemerintah," ucap Masgajalba.

Masgajalba berharap bantuan sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni harus tepat sasaran dan merata. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan namun terlewatkan hanya karena tidak terdata.

Sementara itu Pelaksana Tugas Camat Mentaya Hilir Selatan, Muhammad Huzaifah, mengatakan, pihaknya juga masih mendata rumah tidak layak huni untuk diusulkan bantuan ke Dinas Sosial.

"Ini kami inventarisasi dulu dan difasilitasitasi surat menyurat tanahnya, selanjutnya diusulkan ke intansi terkait. Inventarisasi dilakukan melalui kepala desa dan lurah masing-masing," kata Huzaifah.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur, Agus Tripurna Tangkasiang mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendata ulang jumlah dan kondisi keluarga fakir miskin untuk dimasukkan dalam basis data terpadu yang valid.

"Verifikasi dan validasi itu penting agar jangan ada lagi fakir miskin yang berhak menerima bantuan, namun tidak masuk dalam basis data terpadu penerima bantuan. Data itu yang nantinya menjadi dasar berbagai program sosial dan lainnya," kata Agus.

Pendataan dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilatih untuk melakukan verifikasi dan validasi data keluarga fakir miskin. Verifikasi dan validasi data diharapkan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Selanjutnya, pertengahan tahun nanti sudah ditetapkan melalui keputusan bupati.

Agus meminta dukungan aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dalam kelancaran verifikasi dan validasi data. Basis data terpadu tersebut sangat penting agar penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan angka kemiskinan terukur jelas.

"Basis data terpadu yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan penerima bantuan pusat dan daerah. Bantuan dari Kementerian Sosial cukup banyak, seperti rastra (beras sejahtera), PKH, rehabilitasi rumah tidak layak huni, iuran JKN-KIS yang ditanggung pusat dan daerah serta bantuan lainnya," jelas Agus.

Hasil pendataan tahun lalu, terdapat 21.126 kepala keluarga fakir miskin di Kotawaringin Timur. Data itu yang akan diverifikasi dan divalidasi di lapangan sehingga data yang ditetapkan oleh bupati untuk dimasukkan dalam basis data terpadu, benar-benar valid.