Jakarta (Antaranews Kalteng) - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan berulang kali kasus suap di dalam lembaga pemasyarakatan terbongkar hingga sangat logis pejabat atasannya sebenarnya sudah mengetahui.
"Sangat logis jika pejabat atasan, seperti Dirjenpas dan menteri sebenarnya mengetahui," kata Abdul Fickar Hadjar kepada Antara di Jakarta, Minggu.
Melalui kasus itu, dia berharap bisa terbongkar seluruh jaringan bisnis hotel di LP yang sudah berkali-kali digerebek dan dibongkar, baik oleh Wamenkumham zaman Presiden SBY maupun oleh Budi Waseso sebagai Kepala BNN yang mengerebek lapas mewah milik para bandar narkoba.
Jika dapat dibuktikan para pejabat tersebut menerima setoran, katanya lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyeretnya dengan tuntutan pidana korupsi.
"Menkumham dan Dirjen, saya rasa sudah bisa membaca dan mengetahui modus seperti itu. Namun, pengawasan melalui sistem tidak punya daya upaya. Harus ada keterangan dengan langsung memecat pejabat pelaku korupsi, termasuk terhadap menterinya sendiri, andaikan korupsi itu berujung ke atas," katanya.
Sebenarnya yang terjadi di Lapas Sukamiskin Bandung itu, menurut dia, koruptor menyuap koruptor, setiap hari terjadi.
"Jika ada yang terkena OTT, itu dianggap mereka yang sial saja. Semuanya sudah bebal," tandasnya.
Meski OTT setiap hari dan setiap kali dilakukan KPK, lanjut dia, korupsi dan penyalahgunaan wewenang setiap hari juga berlangsung walaupun sudah banyak upaya dilakukan oleh negara agar tidak terjadi korupsi, terutama di sektor pelayanan publik.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan bahwa kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, merupakan kejadian yang serius dan di luar dugaan.
Berita Terkait
Menpan RB Azwar Anas ditunjuk jadi menkumham "ad interim"
Sabtu, 16 Desember 2023 17:14 Wib
Wakil Menkumham Eddy Hiariej diperiksa KPK terkait dugaan suap pengurusan administrasi
Selasa, 5 Desember 2023 17:39 Wib
Sebanyak 175.023 pelaku usaha tercatat miliki sertifikat Perseroan Perseorangan
Rabu, 18 Oktober 2023 20:18 Wib
Yasonna Laoly hentikan sementara bebas visa kunjungan untuk 159 negara
Sabtu, 17 Juni 2023 12:31 Wib
Eks wakil menkumham Denny Indrayana bantah bocorkan putusan MK terkait sistem pemilu
Selasa, 30 Mei 2023 19:05 Wib
Sering unggah foto dan barang mewah, Sipir viral tidak lagi bertugas di lapas Rajabasa
Jumat, 28 April 2023 15:37 Wib
Menkumham soroti peran DPRD soal kasus bupati Meranti gadaikan kantor
Selasa, 18 April 2023 15:33 Wib
Menkumham bersikap netral terkait upaya hukum kudeta Partai Demokrat
Selasa, 4 April 2023 16:34 Wib