KB sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kalau penduduk suatu negara banyak namun tidak berkualitas maka itu hanya menjadi beban pemerintahannya saja
Sampit (Antaranews Kalteng) - Anggota Komisi IX DPR RI, Hang Ali Saputra Syah Pahan mengatakan, program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan penduduk yang berkualitas.
"Kalau penduduk suatu negara banyak namun tidak berkualitas maka itu hanya menjadi beban pemerintahannya saja. Berbeda apabila pertumbuhan sebuah penduduk mampu dikendalikan, dan pemerintahnya berupaya untuk membuat masyarakat berkualitas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya," kata HAng Ali, di Sampit, Sabtu.
Ia mengatakan, saat ini angka kelahiran di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah masih relatif tinggi. Pada 2030 mendatang, Indonesia akan memasuki masa bonus demografi, merupakan zaman yang jumlah penduduk usia produktif sekitar 70 persen dibandingkan non produktif.
Menurutnya, apabila bonus demografi itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka keuntungan tersebut akan sia-sia. Semakin banyak usia produktif yang ada disuatu negara, seharusnya dapat memberikan kontribusi percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau penduduk yang memasuki masa itu tidak berkualitas, maka percuma saja moment itu ada. Bukannya memberi keuntungan untuk negara, namun malah membuat masalah kependudukan yang lebih rumit dan kompleks," ucapnya
Selanjutnya, lanjut dia, penduduk yang besar dipastikan akan diiringi berbagai permasalahan kompleks seperti kesehatan, kebutuhan ekonomi, lahan pangan, papan, sandang, dan berbagai kebutuhan manusia akan menjadi problema bersama.
“Program KB yang digalakan pemerintah, menjadi lahan solusi bersama menangani berbagai problema kependudukan. Kita harus rukun dan saling berkontribusi secara sinergi dan integral,” ajaknya.
Sementara itu, Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Perwakilan Kalimantan Tengah, Agau SH mengatakan, manfaat KB bukan hanya sekadar mengendalikan jumlah penduduk atau kontrasepsi saja.
Melainkan bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan.
“Dengan kata lain, KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan,” ungkap Agau.
Manfaat lain, lanjut dia, adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran bernagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.
Hal itu juga disampaikannya dalam kegiatan integrasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja yang dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) di Desa Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis (8/11/18).
Acara integrasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja yang digelar di Jalan Manggis II itu diikuti 250 orang peserta yang merupakan kader-kader posyandu, kader dan penyuluh KB serta masyarakat.
Baca juga: Legislator : jangan menikah di usia terlalu dini
"Kalau penduduk suatu negara banyak namun tidak berkualitas maka itu hanya menjadi beban pemerintahannya saja. Berbeda apabila pertumbuhan sebuah penduduk mampu dikendalikan, dan pemerintahnya berupaya untuk membuat masyarakat berkualitas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya," kata HAng Ali, di Sampit, Sabtu.
Ia mengatakan, saat ini angka kelahiran di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah masih relatif tinggi. Pada 2030 mendatang, Indonesia akan memasuki masa bonus demografi, merupakan zaman yang jumlah penduduk usia produktif sekitar 70 persen dibandingkan non produktif.
Menurutnya, apabila bonus demografi itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka keuntungan tersebut akan sia-sia. Semakin banyak usia produktif yang ada disuatu negara, seharusnya dapat memberikan kontribusi percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau penduduk yang memasuki masa itu tidak berkualitas, maka percuma saja moment itu ada. Bukannya memberi keuntungan untuk negara, namun malah membuat masalah kependudukan yang lebih rumit dan kompleks," ucapnya
Selanjutnya, lanjut dia, penduduk yang besar dipastikan akan diiringi berbagai permasalahan kompleks seperti kesehatan, kebutuhan ekonomi, lahan pangan, papan, sandang, dan berbagai kebutuhan manusia akan menjadi problema bersama.
“Program KB yang digalakan pemerintah, menjadi lahan solusi bersama menangani berbagai problema kependudukan. Kita harus rukun dan saling berkontribusi secara sinergi dan integral,” ajaknya.
Sementara itu, Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Perwakilan Kalimantan Tengah, Agau SH mengatakan, manfaat KB bukan hanya sekadar mengendalikan jumlah penduduk atau kontrasepsi saja.
Melainkan bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan.
“Dengan kata lain, KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan,” ungkap Agau.
Manfaat lain, lanjut dia, adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran bernagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.
Hal itu juga disampaikannya dalam kegiatan integrasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja yang dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) di Desa Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis (8/11/18).
Acara integrasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja yang digelar di Jalan Manggis II itu diikuti 250 orang peserta yang merupakan kader-kader posyandu, kader dan penyuluh KB serta masyarakat.
Baca juga: Legislator : jangan menikah di usia terlalu dini