Legislator : Kalteng harus manfaatkan bonus demografi untuk kesejahteraan
Kuala Kapuas (Antaranews Kalteng) - Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan mengingatkan kepada seluruh warga, khususnya yang berada di Kalimantan Tengah untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia pada 2030 mendatang secara maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya.
"2030 nanti, 70 persen penduduk kita termasuk dalam usia produktif yakni di atas 14 tahun dan di bawah 60 tahun. Hal itu disebut dengan bonus demografi dimana jarang terjadi. Kesejahteraan akan tercapai apabila banyaknya SDM berkualitas, oleh sebab itu salah satu caranya adalah dengan mengendalikan lajunya pertumbuhan penduduk," kata Hang Ali, di Kuala Kapuas, Rabu.
Menurutnya, salah satu prioritas pembangunan nasional adalah mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Maksudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya angka kematian dan rata-rata reproduksi.
Mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk, diharapkan akan menciptakan keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan.
Dijelaskan Hang Ali, jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang relatif rendah serta diiringi dengan laju pertumbuhan yang tinggi, akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan.
"Kebijakan pemerintah yang mengatur jumlah anak seperti yang digaungkan BKKBN dua anak cukup, merupakan salah satu kebijakan dan strategi dalam pengendalian kuantitas penduduk" jelas Hang Ali.
Bonus demografi yang diharapkan menjadi peluang emas bagi Indonesia harus dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Intinya jangan sampai jumlah penduduk usia produktif yang sedemikian besar itu menjadi penduduk yang justru tidak produktif (bermasalah) karena kualitasnya rendah. Bonus demografi jangan sampai menimbulkan masalah yang sangat sulit diatasi,” ujarnya.
Baca juga: KB sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sementara itu, Kabid Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Kalteng, Agau SE juga menjelaskan, dalam upaya pengendalian penduduk ini, BKKBN secara berkelanjutan terus menguatkan beberapa langkah strategis, di antaranya akses pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang merata dan berkualitas.
"BKKBN juga terus berupaya meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga," jelas Agau.
Selain itu, meningkatkan pemahaman masyarat terhadap program KB sebagai upaya membangun masyarakat mulai dari tingkat keluarga. Pemahaman itu dinilai sangat penting, mengingat sampai sekarang sebagian besar masyarakat, memahami program KB hanya sebatas penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan.
“Jadi harus dipahami juga, bahwa program KB itu tidak hanya sekadar kontrasepsi atau mencegah kehamilan. Tetapi jauh lebih luas, yakni mewujudkan kesejahteraan di tingkat keluarga, baik secara ekonomi, hingga kualitas SDM," demikian Agau.
Baca juga: Keberhasilan misi Kampung KB tergantung kepedulian Pemda
"2030 nanti, 70 persen penduduk kita termasuk dalam usia produktif yakni di atas 14 tahun dan di bawah 60 tahun. Hal itu disebut dengan bonus demografi dimana jarang terjadi. Kesejahteraan akan tercapai apabila banyaknya SDM berkualitas, oleh sebab itu salah satu caranya adalah dengan mengendalikan lajunya pertumbuhan penduduk," kata Hang Ali, di Kuala Kapuas, Rabu.
Menurutnya, salah satu prioritas pembangunan nasional adalah mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Maksudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya angka kematian dan rata-rata reproduksi.
Mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk, diharapkan akan menciptakan keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan.
Dijelaskan Hang Ali, jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang relatif rendah serta diiringi dengan laju pertumbuhan yang tinggi, akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan.
"Kebijakan pemerintah yang mengatur jumlah anak seperti yang digaungkan BKKBN dua anak cukup, merupakan salah satu kebijakan dan strategi dalam pengendalian kuantitas penduduk" jelas Hang Ali.
Bonus demografi yang diharapkan menjadi peluang emas bagi Indonesia harus dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Intinya jangan sampai jumlah penduduk usia produktif yang sedemikian besar itu menjadi penduduk yang justru tidak produktif (bermasalah) karena kualitasnya rendah. Bonus demografi jangan sampai menimbulkan masalah yang sangat sulit diatasi,” ujarnya.
Baca juga: KB sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sementara itu, Kabid Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Kalteng, Agau SE juga menjelaskan, dalam upaya pengendalian penduduk ini, BKKBN secara berkelanjutan terus menguatkan beberapa langkah strategis, di antaranya akses pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang merata dan berkualitas.
"BKKBN juga terus berupaya meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga," jelas Agau.
Selain itu, meningkatkan pemahaman masyarat terhadap program KB sebagai upaya membangun masyarakat mulai dari tingkat keluarga. Pemahaman itu dinilai sangat penting, mengingat sampai sekarang sebagian besar masyarakat, memahami program KB hanya sebatas penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan.
“Jadi harus dipahami juga, bahwa program KB itu tidak hanya sekadar kontrasepsi atau mencegah kehamilan. Tetapi jauh lebih luas, yakni mewujudkan kesejahteraan di tingkat keluarga, baik secara ekonomi, hingga kualitas SDM," demikian Agau.
Baca juga: Keberhasilan misi Kampung KB tergantung kepedulian Pemda