Legislator minta BKKBN prioritaskan program pemberdayaan keluarga

Muara Teweh (Antaranews Kalteng) - Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk dapat memprioritaskan program pemberdayaan keluarga. Hal itu sebagai upaya meningkatkan kemampuan, potensi sumber daya manusian dari lingkup terkecil.

"Melalui pemberdayaan SDM melalui lingkup keluarga, diharapkan masyarakat secara luas nantinya dapat memiliki tingkat kesejahteraan yang baik pada segala bidang. Kalau keluarga sejahtera, tentu hal itu merupakan hasil yang sangat diharapkan oleh kita bersama," katanya, di Muata Teweh, Minggu.

Menurutnya, program pemberdayaan yang seperti itu merupakan tujuan utama dari program keluarga berencana. BKKBN sebagai penggerak program tersebut diharapkan mampu untuk melakukan pendampingan prioritas dalam membentu karaktek masyarakat, salah satunya adalah pemberdayaan keluarga untuk kesejahteraan bersama.

Selama ini, sebagian besar masyarakat masih banyak yang salah kaprah terhadap program KB yang digalakkan pemerintah. Rata-rata yang dipahami bahwa program KB hanya cara untuk mencegah atau membatasi kehamilan/kelahiran atau cara penggunaan alat-alat kontrasepsi.

“Padahal kontrasepsi itu hanya salah satu cara atau salah satu bagian dari program KB. Karena tujuan utamanya adalah agar sebuah keluarga memiliki ketahanan dan mampu membuat rencana yang baik, terarah serta terukur terhadap masa depan keluarganya, baik secara ekonomi dan hal lainnya," ucap Hang Ali.

Karena itu, lanjutnya pemerintah melalui BKKBN menempatkan program pemberdayaan keluarga sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan kependudukan. Hal itu tentu juga dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dari semua pihak, tidak terkecuali pemerintah daerah.

"Sebab dengan masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga berkualitas, dampaknya juga akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil pembangunan, baik secara nasional maupun regional," ujarnya.

Baca juga: Masyarakat banyak tidak tahu mengenai masalah terkait kependudukan

Sementara itu, Kasubdit Bina Kesertaan KB RS dan Klinik Pemerintah BKKBN, Wahidah Paheng menjelaskan, pemberdayaan keluarga merupakan hal strategis dalam pembangunan daerah. Mengingat semua kehidupan berawal dari rumah atau keluarga dimana transformasi berbagai nilai terjadi.

"Oleh sebab itulah, pemerintah menempatkan program pemberdayaan keluarga tersebut sebagai salah satu sasaran prioritas dalam pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia," jelasnya.

Terlebih pada 2030 mendatang Indonesia akan memasuki masa yang disebut sebagai bonus demografi. Dimana pada masa itu, penduduk usia produktif jumlahnya mencapai sekitar 70 persen dari total penduduk.

"Salah satu dampak bonus demografi itu adalah semakin tingginya tingkat persaingan di segala bidang. Jika jumlah penduduk usia produktif sebanyak itu didominasi oleh orang-orang dengan kualitas SDM yang tidak mampu bersaing, maka hampir dipastikan akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat," ucap Wahidah Paheng.

DPR RI selama beberapa bulan terakhir juga aktif melakukan sosialisasi integrasi program pemberdayaan keluarga BKKBN bersama mitra kerja. Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah di Desa Baturaya I Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara, Sabtu (24/11/18) lalu, dengan dihadiri Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Kalteng, Bakti, Kepala Dinas Dalduk KBP3A Barito Utara, Siti Norhanah Irawati, Camat Gunung Timang Sahmiluddin, serta ratusan warga yang merupakan akseptor KB, penyuluh KB serta masyarakat umum lainnya.

Baca juga: BKKBN perkuat kemitraan untuk sukseskan program KB