Kuala Kurun (Antaranews Kalteng) - Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Arton S Dohong memfasilitasi pertemuan antara PT ATA dan empat koperasi yang ada di daerah itu, terkait konflik yang masih terjadi bisa segera terselesaikan dengan bijak melalui mediasi.
"Ada lima poin kesepakatan tersebut yakni, kedua belah pihak sepakat membahas permasalahan, perhitungan sisa hasil kebun akan dihitung berdasarkan masa tanam atau tanaman menghasilkan, ini akan berpengaruh pada pembangian hasil. Lalu, manajemen fee sebesar lima persen untuk kebun dan dua persen untuk koperasi," kata Arton di Kuala Kurun, Kamis.
Kemudian, kata Arton, untuk pengelolaan kebun ada tugas dari koperasi untuk mengawasi, pengelolaan kebun kemitraan sama seperti mengelola kebun inti.
"Nah, semua poin kesepakatan itu tadi, akan kita bahas segera dalam rapat teknis secara terperinci. Agar nantinya akan menghasilkan sebuah MoU yang harus dijalankan masing-masing pihak," kata Bupati Gumas itu.
Juru bicara empat koperasi, Suprapto Sungan mengharapkan apa yang telah disepakati nantinya dapat diperhatikan sungguh-sungguh oleh PT ATA. "Sesuai dengan janji yang disampaikan pada awal pembangunan kebun pada 2005, tentunya bisa diwujudkan," katanya.
Baca juga: DPRD Gumas terbitkan empat rekomendasi sikapi konflik PT ATA
Sedangkan perwakilan dari Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng Letambunan mengatakan, bahwa pihaknya telah melihat kondisi di lapangan, sehingga bisa menyimpulkan rekomendasi tersendiri kepada pimpinan daerah.
"Intinya, DAD akan merekomendasikan kepada pak Bupati untuk mengambil sikap tegas dan mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat," tandasnya.
Sementara itu, Manager kemitraan PT ATA, Kus Hermawan Bramasto mengatakan, dari lima poin kesepakatan tersebut pihaknya tidak bisa mengakomodir semuanya.
"Paling tidak, ada dua atau tiga dari kesepakatan yang bisa diakomodir," katanya.
Selanjutnya, empat koperasi yang berkonflik antara PT ATA yaitu koperasi dari Petak Bahandang, Teluk Nyatu, Hurung Bunut, dan koperasi Dahian Tambuk
Koperasi tersebut menuntut agar pengelolaan kebun sawit sama halnya dengan mereka mengelola kebun inti.
Dalam mediasi tersebut selain Bupati Gumas Arton S Dohong, juga hadir Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Gumas Letus Guntur, dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Gumas Kardinal.
Berita Terkait
Legislator ingatkan KONI Gunung Mas jeli bina cabor potensial
Rabu, 1 Mei 2024 9:47 Wib
Legislator berharap PMI Gumas rutin lakukan bakti sosial
Rabu, 1 Mei 2024 9:37 Wib
Pemkab Gumas kucurkan miliaran rupiah perbaiki empat jembatan
Rabu, 1 Mei 2024 9:34 Wib
Wakapolres Gunung Mas dan Kapolsek Tewah berganti
Rabu, 1 Mei 2024 7:54 Wib
Wabup: Jangan kendor walau angka stunting Gumas 2023 turun
Selasa, 30 April 2024 16:26 Wib
Gedung baru PN Kuala Kurun wujud komitmen MA tingkatkan pelayanan
Senin, 29 April 2024 15:50 Wib
'Dating Menari 2024' jadi wadah generasi muda Gumas asah bakat
Minggu, 28 April 2024 16:22 Wib
Pemkab Gumas kucurkan Rp300 juta dukung Kejurnas Grasstrack
Minggu, 28 April 2024 12:08 Wib