Sampit (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah H Supriadi menilai program pembangunan di kabupaten tersebut belum berjalan dengan optimal karena tidak berdasarkan perencanaan.
"Ini adalah fakta yang kami temukan, karena ada beberapa program pembangunan yang telah ditetapkan perencanaannya bahkan dianggarkan, namun tidak dilaksanakan," katanya di Sampit, Jumat.
Dikatakannya, program pembangunan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2018 itu anggarannya mencapai ratusan miliar rupiah. Mulai dari penataan drainase Kota Sampit yang anggarannya mencapai Rp90 miliar lebih, penataan dan peningkatan ikon patung ikan jelawat, normalisasi sungai Pemuatan, dan lainnya
Meski begitu, ucap Supriadi, program pembangunan yang tidak terlaksana tahun 2018 tersebut, rencananya akan kembali dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.
"Rencana pembangunan pemerintah Kotawaringin Timur selama ini membingungkan. Mereka mengusulkan, mereka juga tidak melaksanakan usulan program tersebut," terang Supriadi.
Pria yang juga menjabat Ketua Golkar Kotim itu juga menilai, Pemkab setempat selama tidak konsisten dengan program pembangunan yang dibuat.
"Kami berharap hal itu tidak terulang di tahun anggaran 2019 dan selanjutnya. Usulan program hendaknya direncanakan dengan baik dan matang, sehingga tidak gagal dalam pelaksanaannya," ucapnya.
Wakil rakyat Kabupaten Kotim itu pun mengingatkan kepada pemerintah daerah, selain membuat perencanaan program pembangunan yang matang juga untuk tidak mengabaikan pembangunan di wilayah pedesaan.
"Kami ingin pembangunan di wilayah pedesaan menjadi prioritas, tentunya dengan tidak mengabaikan program pembangunan lainnya serta di sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah," demikian Supriadi.
DPRD nilai program pembangunan di Kotim belum berjalan optimal
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H Supriadi (ist)
