Bawaslu diminta awasi pengerahan aparatur pemerintah menangkan caleg

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi A DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering meminta Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengawasi pengerahan aparatur pemerintah dalam memenangkan oknum calon legislatif tertentu.

Informasi yang santer beredar di masyarakat ada kepala daerah mengerahkan aparatur pemerintah untuk memenangkan oknum caleg di pemilihan umum tahun 2019, kata Freddy di Palangka Raya, Senin.

"Bawaslu jangan hanya fokus tertibkan alat peraga kampanye (APK). Coba diawasi betul-betul itu caleg yang dekat ataupun merupakan kerabat kepala daerah," tegas dia.

Menurut Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalteng itu, pemanfaatan dan pengerahan aparatur pemerintah, termasuk program-program pemerintah untuk memenangkan caleg tertentu rawan terjadi di setiap pemilu.

Dia mengatakan Bawaslu harus mencermati secara sungguh-sungguh, dan jangan hanya menunggu laporan. Sebab, Bawaslu merupakan pihak yang berwenang untuk mengawasi terlaksananya pemilu dengan baik, termasuk tidak dimanfaatkannya pemerintahan untuk membuat oknum caleg tertentu terpilih.

"Sebenarnya kami ada pernah menghubungi Bawaslu Provinsi Kalteng untuk menyikapi permasalahan pemanfaatan maupun pengerahan aparatur pemerintahan. Kita tunggu saja," ucap Freddy.

Baca juga: Jelang kampanye akbar pemilu 2019, ini pesan Bawaslu Kalteng

Anggota DPRD Kalteng itu mengaku ada temuan-temuan sekaligus mendapat laporan terkait pengerahan aparatur pemerintah dan program pemerintahan di Kabupaten Kapuas, untuk mendukung sekaligus mensosialisasikan salah seorang caleg DPR RI.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu pun, mengingatkan Bawaslu Kabupaten Kapuas lebih serius dan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya.

"Jangan sampai ada kesan Bawaslu Kabupaten Kapuas menutup mata dengan berbagai dugaan pelanggaran. Kita ingin pelaksanaan pemilu 2019 berjalan dengan sukses," kata Freddy.

Mengenai adanya pengerahan aparatur pemerintahan untuk mensukseskan salah seorang caleg di pemilu 17 April 2019, sedang dilakukan konfirmasi dengan berbagai pihak, khususnya Bawaslu Kalteng dan Kabupaten Kapuas.

Baca juga: 147 ribu penduduk Kalteng belum rekam KTP-e