Bangun jalan penghubung Jenamas-Pasar Panas, kata Legislator Kalteng

id dprd provinsi kalimantan tengah,dprd kalteng,anggota dprd kalteng,anggota komisi c dprd kalteng,ina prayawati

Bangun jalan penghubung Jenamas-Pasar Panas, kata Legislator Kalteng

Anggota DPRD Kalteng Ina Prayawati (berdiri) menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Timur saat reses perseorangan, kemarin. (ist)

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah Ina Prayawati mengaku ada menerima sejumlah aspirasi masyarakat di Kabupaten Barito Timur, khususnya di Kecamatan Jenamas saat melakukan reses perseorangan.

Warga di Kecamatan Jenamas ada menyampaikan harapan agar dibangun jalan penghubung Jenamas sampai ke Pasar Panas karena sampai saat ini belum ada, kata Ina kepada sejumlah wartawan melalui telepon genggam, Palangka Raya, Selasa.

"Tidak adanya jalan penghubung tersebut membuat warga Jenamas jika ke Pasar Panas, harus memutar cukup jauh karena melewati jalan utama Kabupaten Barito Timur," tambahnya.

Selain masalah pembangunan jalan, warga di Kecamatan Jenamas juga ada mengeluhkan masih belum baiknya fasilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian di wilayah setempat.

Ina yang berada di Komisi C DPRD Kalteng itu mengatakan, untuk bidang pendidikan, masyarakat setempat berharap bantuan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalteng, untuk pengadaan fasilitas Komputer.

Baca juga: Peternak minta dibuat HET ayam, kata legislator Kalteng

"keberadaan komputer tersebut sebagai menunjang kelancaran Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK) bagi siswa-siswi SMA, SMK dan Aliyah yang ada di Kecamatan Jenamas," beber dia.

Sementara untuk bidang perekonomian, masyarakat Kecamatan Jenamas berharap adanya dukungan dari Pemerintah, khususnya dalam memfasilitasi pengajuan kredit di perbankan.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya (Mura) itu mengaku, sampai saat ini belum ada perbankan milik pemerintah maupun swasta, sehingga warga sekitar kesulitan mendapatkan pinjaman.

"Aspirasi lainnya yang disampaikan terkait akses dan biaya yang sangat mahal untuk keperluan mengurus pembayaran pajak kendaran bermotor plat KH. Hal itu akibat tidak adanya akses transportasi darat yang tidak tersedia," demikian Ina.

Baca juga: Jalan di Antang Kalang berpotensi rusak total, kata Legislator Kalteng