DPRD minta distribusi gas elpigi bersubsidi merata hingga ke pelosok

id kabupaten kotawaringin timur,dprd kotawaringin timur,dprd kotim,Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Abdul Sahid

DPRD minta distribusi gas elpigi bersubsidi merata hingga ke pelosok

Anggota DPRD dari daerah pemilihan V Kabupaten Kotawaringin Timur H ABdul Sahid saat melakukan reses perseorangan untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah itu. Foto Istimewa

Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah H Abdul Sahid meminta kepada pemerintah setempat agar memperhatikan dan agar distribusi bahan bakar gas elpiji merata hingga wilayah pelosok.

"Warga pelosok, utamanya yang ada di wilayah utara Kotawaringin Timur, sering kesulitan mendapat gas elpiji bersubsidi,hal itu terjadi karena kurang meratanya distribusi," katanya di Sampit, Sabtu.

Wakil rakyat Kotawaringin Timur itu pun berharap, pemerintah daerah beserta pihak terkait untuk mengevaluasi distribusi gas elpiji subsidi tabung 3kg, apakah sudah merata hingga ke pelosok atau belum.

"Ini perlu dilakukan, sebab diduga masih ada sejumlah agen dan pangkalan elpiji subsidi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang melakukan penyelewengan," kata Sahid.

Permintaan itu disampaikan karena ada keluhan dari masyarakat saat dirinya melakukan reses perseorangan di wilayah daerah pemilihan (dapil) V yang meliputi Kecamatan, Parenggean, Antang Kalang, Tualan Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antann, Mentaya Hulu.

"Kami berharap, pemerintah daerah beserta instansi terkait untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan yang sudah lama di hadapi masyarakat," ungkapnya.

Masyarakat pengguna gas elpiji subsidi kesulitan mendapatkan bahan bakar itu, bahkan harganya cenderung naik dan lebih tinggi dari di perkotaan. Di mana gas elpiji subsidi semula dijual sebesar Rp25.000/tabung 3 kg. Sekarang naik berkisar antara Rp30.000 - Rp38.000/tabung 3 kg.

Lebih lanjut Abdul Sahid mengatakan, masyarakat wilayah utara juga mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan.

"Pada intinya masyarakat ingin pemerintah membangun infrastruktur jalan, utamanya untuk membuka daerah terisolasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Sahid mengatakan, masyarakat di wilayah pelosok juga mengusulkan agar pemerintah daerah segera membangun jaringan listrik ke sejumlah desa yang sampai saat ini masih gelap karena tidak adanya sambungan listrik dari PLN.

"Masyarakat ingin masalah listrik bisa diselesaikan dan pemerintah mencarikan solusi, seperti aliran listrik dari pihak perusahaan sawit di sekitar desa," ucapnya.

Abdul Sahid berjanji akan menyampaikan seluruh usulan masyarakat tersebut ke pemerintah daerah. Dengan harapan bisa segera diselesaikan.