Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Jimin mengaku ada menerima informasi bahwa masih banyak buruh yang bekerja di perusahaan besar swasta di provinsi ini, belum terdaftar di badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan.
Kebanyakan tidak terdaftar BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan itu posisinya sebagai buruh harian lepas di berbagai PBS sektor perkebunan, pertambangan maupun kehutanan, kata Jimin di Palangka Raya, kemarin.
"Kondisi itu yang harusnya menjadi perhatian bersama. Di mana BHL juga sebagai unsur yang ikut membangun sebuah perusahaan. Mereka tentunya juga memiliki hak dan kewajiban yang sama, layaknya sebagai warga negara Indonesia," tambahnya.
Selain tidak terdaftar di BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, masih banyak buruh harian lepas yang belum menerima gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP). Hal itu menimbulkan sulitnya buruh harian lepas menjadi sejahtera.
Sekretaris Komisi D DPRD Kalteng itu pun meminta Pemerintah provinsi, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai aturan perundang-undangan.
"Kami mendapat informasi, kalangan buruh perempuan yang paling sering menerima upah di bawah standar, bahkan sangat jauh di bawah standar. Ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah," kata Jimin.
Politisi Partai Demokrat itu menyarankan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng, meningkatkan pengawasan terhadap berbagai kebijakan terkait ketenagakerjaan.
Dia mengatakan apabila ada yang tidak merealisasikan itu, Disnaker selaku leading sector bisa memberikan teguran. Penerapannya harus benar-benar dilaksanakan dan tepat sasaran.
"Kalau ada karyawan atau pihak yang merasa tidak dinaikkan upahnya, maka bisa melakukan pelaporan ke pemerintah daerah. Tentunya melalui dinas tenaga kerja, di daerah masing-masing," demikian Jimin.
Berita Terkait
Kapuas raih peringkat tiga di Kalteng turunkan angka stunting
Selasa, 7 Mei 2024 18:25 Wib
Sebanyak 156 Calon PPK untuk Pilkada 2024 di Kotim jalani tes CAT
Selasa, 7 Mei 2024 18:19 Wib
Jenazah tanpa identitas ditemukan hanyut di sungai Katingan
Selasa, 7 Mei 2024 18:10 Wib
Pemda se-Kalteng diminta lebih optimal laksanakan program pengentasan kemiskinan
Selasa, 7 Mei 2024 17:33 Wib
BI berharap pembangunan mesin RtRdan RMU di Kalteng segera diselesaikan
Selasa, 7 Mei 2024 16:45 Wib
Nuryakin-Sirajul Rahman miliki potensi kembali bersama hadapi Pilkada 2024
Selasa, 7 Mei 2024 16:24 Wib
Penduduk usia kerja di Kalteng naik 17,63 ribu orang
Selasa, 7 Mei 2024 15:27 Wib
Diskominfosantik Kalteng bina KIM Gohong optimalkan sektor kerajinan rotan
Selasa, 7 Mei 2024 9:56 Wib