DAD Maliku minta masyarakat tak terlibat 'people power'

id Ketua DAD Maliku Yanto,aksi people power,DAD Maliku minta masyarakat tak terlibat 'people power'

DAD Maliku minta masyarakat tak terlibat 'people power'

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Maliku Yanto. (Ist)

Pulang Pisau (ANTARA) - Dewan Adat Dayak Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh maupun terlibat langsung dengan aksi 'people power' atau gerakan pengerahan massa pada 22 Mei nanti di Jakrata terkait penetapan hasil Pemilu 2019.

"Saya minta masyarakat Maliku tidak terpancing dan terprovokasi ajakan 'people power' yang secara masif digaungkan dalam beberapa waktu terakhir. Dan kami menolak aksi tersebut karena bertentangan dengan konstitusional dan tidak perlu menggerakkan massa," kata Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Maliku Yanto saat dihubungi di Palangka Raya, Minggu.

Yanto juga mengaskan, bahwa darah kita disini sudah terjaga aman, tentram dan tenang, sehingga tidak usah lagi terpancing dengan isu-isu yang bisa saja memecah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di Kecamatan Maliku.

"Kami menganggap bahwa Pemilu Serentak 2019 telah berjalan sesuai prosedur, sehingga kepada semua pihak diharapkan menerima dengan terbuka hasil Pemilu Serentak 2019 yang akan diumumkan KPU RI pada tanggal 22 Mei nanti," katanya.

Jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atau melihat adanya kecurangan dalam Pemilu Serentak 2019, kata dia, sekiranya dapat mengambil langkah-langkah hukum yang telah diatur.

Pihaknya juga mengatakan akan ikut mengantisipasi agar gerakan pengerahan kekuatan massa tersebut tidak terjadi, karena akan sangat merugikan darah ini.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berbicara tentang adanya kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan pengumpulan massa atau people power. Dia mengatakan skenario itu bisa membuat rugi semua pihak. Dia mengimbau masyarakat tak berbondong-bondong berkumpul di satu titik. Menurutnya, hal itu bisa dimanfaatkan kelompok tertentu.

Moeldoko juga menyinggung isu soal ada kelompok sniper yang dikerahkan. Dia menyatakan tak ada sniper yang dikerahkan. Dirinya menyayangkan adanya opini yang sengaja dibangun seolah-olah ada kelompok sniper