Perindo siap kawal pemerintahan Jokowi lewat kepengurusan daerah dan media

Jakarta (ANTARA) - Meski tidak berhasil lolos ke DPR untuk masa jabatan 2019-2024, Perindo tetap berupaya mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lewat kepengurusan partai dan keunggulan media.

"Kita punya insfrastruktur, punya juga pengurus partai sampai di ranting, di desa, kelurahan. Dari situ bisa bekerja sama di tingkat pemerintahan tingkat I, tingkat II dan pemerintah pusat, lalu memberikan 'support' sebagai menteri dan Saya juga di media bisa membantu," kata Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.

Para ketua umum partai koalisi pengusung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin secara bergantian mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo pasca pengumuman KPU yang menyatakan pasangan nomor urut 01 tersebut menjadi pemenang pilpres 2019.

KPU RI pada Selasa (21/05) pukul 01.46 WIB menetapkan perolehan suara pilpres 2019 dari 34 Provinsi dan 130 PPLN yakni, pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf memeroleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, sementara pasangan 02 Prabowo-Sandiaga memeroleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Namun Perindo hanya meraih 3.738.320 suara(2,67 persen) alias di bawah batas 4 persen "electoral treshold".

"Saya mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi karena sudah ditetapkan sebagai pemenang dengan jarak yang lumayan besar dan bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih baik lagi," ungkap Hary Tanoe.

Selain mengucapkan selamat dan menyatakan dukungan, Hary Tanoe juga menyampaikan sejumlah usulan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya sebesar 5 persen, tapi bisa tumbuh 7-8 persen.

"Indonesia yang dibutuhkan bagaimana kita meningkatkan ekspor, kalau tidak devisa kita akan tergerus dan nilai tukar rupiah kita melemah, dan kalau nilai tukar melemah tidak baik bagi masyarakat. Kedua mengenai investasi, investasi swasta dalam negeri dan luar negeri, termasuk pariwisata itu devisa cukup besar. Kemudian pendidikan yang tidak kalah pentingnya masih banyak masyarakat yang kurang, kalau perlu pendidikan itu via internet," tambah Hary.

Namun mengenai kemungkinan Perindo mendapat kursi menteri, Hary menyerahkannya kepada Presiden.

"(Menteri) itu kebijakan beliau, saya rasa harus dipisahkan. Partai lolos kan itu ke DPR, gak ada urusan dengan menteri karena menteri tidak harus dari partai, seperti sekarang kan tidak semua dari partai, yang profesional juga banyak," ungkap Hary.

Ia hanya berharap agar setelah KPU menyampaikan perolehan suara, masyarakat dapat bersatu kembali.

"Masa bersaing sudah lewat sekarang sudah definitif punya pemimpin baru karena bagaimanapun ini untuk kepentingan bersama, kalau Indonesia berantakan yang rugi juga kita. Kita harus bersatu padu, kompetisi sudah selesai, membangun Indonesia yang maju dan sejahtera untuk kepentingan masyarakat," tambah Hary.