Pemkab dan DPRD Bartim apresiasi kesigapan TNI-Polri amankan NKRI

id kabupaten barito timur,bartim,dprd bartim,pemkab bartim

Pemkab dan DPRD Bartim apresiasi kesigapan TNI-Polri amankan NKRI

Bupati Bartim Ampera AY Mebas didampingi Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh dan FKPD foto bersama dengan juara III pawai tanglong di Tamiang Layang. (IST)

Tamiang Layang (ANTARA) - emerintah dan DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah mengapresiasi kesigapan TNI dan Polri, dalam mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari oknum yang ingin membuat kerusuhan serta memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat yang telah terjaga selama ini.

"Saya selaku Wakil Bupati Barito Timur (Bartim) mengppresiasi aparat TNI dan Polri atas pengamanan aksi damai 22 Mei 2019 di gedung KPU dan tempat lainnya," kata Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh di Tamiang Layang, Minggu.

Menurutnya, kerusuhan beberapa waktu lalu sengaja dilakukan oknum-oknum yang ingin Indonesia tidak lagi utuh, dengan membuat provokasi sehingga terjadi kerusuhan antara massa aksi dengan pihak keamanan.

Demonstrasi massa untuk menolak hasil dari pemilu sudah di anggap sah-sah saja. Sedangkan tindakan intolerir yang merusak dan murusuh merupakan tindakan yang mengarah makar kepada negara, dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami juga mengapresiasi kinerja TNI dan Polri setempat yang bisa menjaga kondusifitas penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan aman dan damai," kata Saleh.

Baca juga: Bupati ingatkan kewajiban pengusaha dalam membangun daerah

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Barito Timur Ariantho S Muler yang menyebut tindakan kekerasan, anarkisme dan pembakaran bukanlah tindakan laik dan terpuji dan bagian dari kejahatan tindak pidana.

"Kami mendukung penegakan hukum terhadap perusuh yang berhasil ditangkap," kata Ariantho.

Politisi PKPI itu berharap, kedamaian dan ketentraman yang tercipta di Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam suku, budaya dan agama sangatlah mahal harganya.

Harusnya, lanjut Ariantho, sebagai negara hukum seharusnya masalah pemilu bisa diselesaikan melalui jalur hukum pula, yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia juga meminta agar masyarakat yang terpecah belah karena pilihan saat pemilu 2019 harus bisa melupakan perbedaan pilihan, serta lebih mengutamakan merajut persatuan dan kesatuan demi keutuhan negara Indonesia.

"Pemilu telah selesai. Mari kita sehati dan sepikiran untuk membangun bangsa Indonesia yang aman, damai, sejahtera dan maju," kata Ariantho.

Baca juga: Pawai Tanglong jadi sarana mempererat silaturahmi di Bartim

Baca juga: DPRD Bartim harapkan pengelolaan jalan pertamina libatkan BUMD