Fraksi Nasdem pertanyakan serapan anggaran Pemprov tak sesuai target

Palangka Raya (ANTARA) - Fraksi Nasdem DPRD Kalimantan Tengah mempertanyakan sekaligus meminta penjelasan dari pemerintah provinsi, terkait serapan anggaran yang cenderung tidak sesuai dengan target waktu serta selalu menumpuk diakhir tahun anggaran.

Pemprov perlu menyampaikan apa saja upaya yang telah dilakukan agar serapan anggaran sesuai target waktu dan tidak lagi menumpuk diakhir tahun, kata Anggota Fraksi Nasdem DPRD Kalteng Lodewik C Iban di Palangka Raya, kemarin.

"Itu penting, agar apa yang telah ditetapkan DPRD dan Pemprov Kalteng saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) benar-benar terlaksana," tambahnya.

Dikatakan, penyelenggaraan pemerintah daerah bernafaskan kewirausahaan/re-inventing government yang telah dikembangkan di provinsi ini juga perlu mendapatkan penjelasan dari Pemprov Kalteng.

Lodewik mengatakan pemprov juga perlu memberikan penjelasan terkait apa saja peningkatan perusahaan daerah ataupun badan usaha milik daerah (BUMD), sebagai salah satu indikator keberhasilan bentuk penyertaan modal pemerintah daerah.

"Kami juga ingin mengetahui sejauh mana konsistensi pemprov terhadap penyelenggaraan sistem akuntasi apakah sudah sesuai standar akuntansi pemeirntah (SAP). Kalau belum sesuai SAP, apa kendalanya," ucapnya.

Baca juga: Pemprov jangan memangkas anggaran pokok pikiran yang telah disepakati

Anggota Komisi B DPRD Kalteng itu menyebut pihaknya bersama pemprov sepakat untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengelola anggaran secara kualitas dan kuantitas. Untuk itu, pemprov perlu memberikan penjelasan apa saja yang telah dilakukan dan bagaimana hasilnya.

Dia mengatakan upaya apa juga yang telah dilaksanakan Pemprov Kalteng dalam melakukan pengawasan secara interen terhadap penyelewengan anggaran.

"Sejumlah pertanyaan yang telah kami sampaikan dalam paripurna itu, harus mendapat penjelasan dari pemprov. Sebab, semua yang kami tanya itu, tujuannya untuk kebaikan manajemen keuangan pemprov itu juga," demikian Lodewik.

Baca juga: Tolok ukur DAK penanggulangan bencana ke Kalteng perlu direvisi