Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Syahrudin Durasid menilai bahwa tolok ukur penentuan besaran dana alokasi khusus penanggulangan bencana, yang ditetapkan pemerintah pusat selama ini perlu direvisi karena terkadang tidak sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Tolok Ukur DAK bencana alam sampai sekarang ini masih berdasarkan jumlah penduduk dan bukan luasan wilayah, sehingga yang diterima Kalteng cenderung minim serta tidak sebanding dengan kebutuhan, kata Syahrudin di Palangka Raya, kemarin.
"Penduduk Kalteng kan hanya sedikit dibandingkan yang di pulau Jawa. Tapi, luas wilayahnya 1,2 kali dari pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi. Jadi, ya DAK bencana alam yang diterima Kalteng sangat tidak sebanding dengan luas wilayah," ucapnya.
Menurut anggota Komisi B DPRD Kalteng itu, penanggulangan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang dibutuhkan provinsi ini sangat besar. Untuk itu, penentuan besaran DAK bencana alam kepada Kalteng jangan menggunakan jumlah penduduk, melainkan luas wilayah.
Dia pun menyarankan pemerintah provinsi bersama kabupaten-kota se-Kalteng melakukan koordinasi secara intensif kepada pemerintah pusat. Hal itu sebagai upaya menyamakan pemahaman sekaligus meningkatkan besaran DAK yang akan disalurkan ke Kalteng.
Baca juga: DPRD Kalteng berharap pekerja proyek pemerintah berasal dari lokal
"Perlu ada penegasan bahwa Kalteng tidak bisa disamakan dengam wilayah-wilayah lain. Dalam arti kebijakan fiskalnya yang harus di tinjau ulang terkait dengan DAK penanggulangan bencana," beber dia.
Sejauh yang diketahui wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu, kebijakan fiskal DAK terdapat beberapa indeks, salah satunya yaitu perhitungan jumlah penduduk, namun yang menjadi masalah adalah banyak sektor yang tidak masuk ke dalam perhitungan, khususnya sungai.
Dia mengatakan seharusnya DAK Kalteng jauh lebih lebih besar dari provinsi lain di Indonesia. Sebab, wilayahnya sangat luas dan kekayaan sumber daya alamnya juga sangat luarbiasa banyak. Apalagi provinsi di pulau Jawa sebenarnya bisa bergantung hanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Di Pulau Jawa kan penduduknya sangat padat. Berbeda dengan Kalteng yang penduduknya minim, sehingga ketergantungan terhadap DAK dan dana alokasi umum (DAU) relatif tinggi," demikian Syahrudin.
Baca juga: DPRD minta pemprov Kalteng dukung pengembangan wisata di DAS Barito
