Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Duwel Rawing menganggap adanya rekomendasi penurunan kasta atau kelas terhadap lima rumah sakit di provinsi ini masih wajar, karena belum terlalu didukung sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai.
"Tidak mudah menaikkan kasta rumah sakit yang ada di provinsi sini. Perlu waktu agar setara dengan yang ada di pulau Jawa,," kata Duwel di Palangka Raya, Senin.
Anggota Komisi C DPRD Kalteng yang salah satu bidang tugasnya terkait kesehatan itu menyebut, sebagian besar pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) di provinsi ini juga belum terakreditasi Kementerian Kesehatan. Penyebabnya pun cenderung sama, yakni minimnya SDM maupun sarana dan prasarana.
Dia mengatakan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya belum mampu memenuhi kebutuhan akan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kalteng. Ditambah lagi, masih banyak tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan dan perawat enggan bertugas di pedesaan maupun terpencil.
"Yang disekolahkan pemerintah sekalipun masih ada yang tak mau ditugaskan di pedesaan. Jadi, ya memang perlu waktu lah untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di Kalteng," ucap Duwel.
Baca juga: Lima rumah sakit di Kalteng turun kelas
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun menyarankan agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng perlu lebih memperhatikan masalah kesehatan. Sebab, menurut dia, sejauh ini anggaran untuk kesehatan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
"Penurunan kelas terhadap lima rumah sakit di Kalteng harus jadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih serius memperhatikan bidang kesehatan. Itu penting agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat semakin baik dan optimal," demikian Duwel.
Adapun lima rumah sakit yang direkomendasikan terjadi penurunan kasta atau kelas yakni; RSUD Kuala Pembuang dan RS Bhayangkara serta RS Awal Bros Betang Pambelum dari C menjadi D. Sedangkan RSUD Hanau dan RS Kelas D Palangka Raya direkomendasikan dari D menjadi D pratama atau memerlukan pembinaan khusus.
Baca juga: Pemkab Kotim biayai putra daerah jadi dokter spesialis bedah saraf
Baca juga: Kejati usut rumah sakit dan klinik lakukan penyimpanan dana BPJS
Berita Terkait
APBD Kalteng terus meningkat, kini capai Rp8,79 triliun
Jumat, 3 Mei 2024 16:41 Wib
Nuryakin siap bertarung di Pilkada Kalteng
Jumat, 3 Mei 2024 16:02 Wib
Bulog serap 5.200 ton beras hasil pertanian Kalteng
Jumat, 3 Mei 2024 7:26 Wib
Tingkatkan mutu pendidikan, Pj Bupati Mura resmikan gedung sekolah baru
Jumat, 3 Mei 2024 1:25 Wib
BI siap bantu wartawan Kalteng sajikan berita ekonomi secara menarik
Kamis, 2 Mei 2024 19:21 Wib
Permohonan m-paspor di Palangka Raya per hari mencapai 50 orang
Kamis, 2 Mei 2024 18:41 Wib
Gubernur Kalteng salurkan Tabungan Beasiswa Berkah untuk belasan ribu mahasiswa
Kamis, 2 Mei 2024 18:02 Wib
Petani hortikultura di Kotim merugi akibat lahan dilanda banjir
Rabu, 1 Mei 2024 22:19 Wib