Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Abdul Hadi mengaku sering menerima keluhan dan aspirasi dari masyarakat di Daerah Aliran Sungai Barito, terkait masih lambatnya program pemerintah provinsi dalam membangun infrastruktur di wilayah tersebut.
Sejumlah masyarakat di DAS Barito bahkan ada yang mengeluhkan wilayahnya sama sekali belum tersentuh pembangunan infrastruktur, kata Abdul Hadi di Palangka Raya, kemarin.
"Keluhan-keluhan itu sangat sering kami terima saat melaksanakan reses ke DAS Barito. Kami kadang bingung harus merespon seperti apa," ucapnya.
Menurut anggota Komisi C DPDR Kalteng itu, lambatnya pembangunan infrastruktur di DAS Barito bukan sepenuhnya salah pemerintah provinsi. Sebab, anggaran yang dimiliki Pemprov Kalteng relatif kecil apabila dibandingkan dengan luas wilayah, dan harus dibagi ke bidang lainnya.
Meski begitu, wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selata, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya itu menegaskan bahwa dirinya tetap menyampaikan sekaligus memperjuangkan aspirasi dan keluhan masyarakat di DAS Barito kepada pemprov.
"Keinginan masyarakat untuk peningkatan infrastruktur di wilayah masing-masing tentu penting untuk diperhatikan pemerintah. Tapi, ya tetap harus dipahami bahwa anggaran Pemprov Kalteng relatif kecil, sehingga perlu ada skala prioritas," kata Abdul Hadi.
Baca juga: Sah! Ini daftar 45 anggota DPRD Kalteng periode 2019-2024
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun mengharapkan pemprov bisa lebih kreatif dan berinovasi dalam meningkatkan anggaran, agar pembangunan infrastruktur di Kalteng, khususnya DAS Barito bisa lebih cepat. Dengan begitu, apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat diwujudkan pemerintah.
Dia mengatakan perusahaan besar swasta (PBS), baik perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang banyak di DAS Barito juga harus terlibat aktif dalam membangun infrastruktur. Sebab, keberadaan PBS harus memberikan dampak terhadap pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
"Jangan hanya berusaha di provinsi ini, tapi tidak memperhatikan kondisi di wilayahnya. Jadi, perusahaan harus ikut dan terlibat membangun infrastruktur," demikian Abdul Hadi.
Baca juga: Pemprov diminta tak hilangkan pokok pikiran DPRD Kalteng dari APBD-P
Baca juga: DPRD Gumas: Jelang Pilgub, dokumen kependudukan harus tertib
