Program SKTM tidak pernah dihapus, kata Wali Kota Palangka Raya

id kota palangka raya,wali kota palangka raya,walikota palangka raya,fairid naparin,program SKTM

Program SKTM tidak pernah dihapus, kata Wali Kota Palangka Raya

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin (Foto Antara Kalteng/Adi Wibowo)

Palangka Raya (ANTARA) - Wali Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Fairid Naparin menegaskan program pemberian surat keterangan tidak mampu (SKTM) kepada masyarakat yang sedang sakit, tidak pernah dihapus melainkan terus dipertahankan karena memberikan banyak manfaat.

"Kalau ada yang mendengar program pemberian SKTM kepada masyarakat tidak mampu yang ingin berobat, melalui program BPJS Kesehatan yang disubsidi pemkot tidak pernah kami hapus," kata Fairid di Palangka Raya, Senin. 

Dikatakan isu-isu program SKTM dihapuskan oleh pemerintah itu adalah hal yang tidak benar. Bahkan selama ini pemkot membantu masyarakat tidak mampu yang mengidap penyakit dengan menggunakan program tersebut. Program-program yang dimiliki pemkot setempat tentunya jadi andalan untuk mengurangi beban masyarakat 'Kota Cantik' sebutan Palangka Raya, dalam biaya perawatan dan menginap selama di rumah sakit. 

"Saya tegaskan saya tidak pernah menghapus program itu, karena program itu sangat membantu masyarakat kita yang kondisi ekonominya tidak mampu membayar biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit," katanya. 

Kepala daerah termuda se-Kalimantan Tengah ingin terus berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang bermukim di daerah. Tidak hanya itu, ia juga ingin mencoba mensejahterakan warganya dengan berbagai trobosan-trobosan dari dirinya serta instasi di pemkot yang sering bersentuhan langsung dengan warganya dalam bidang hal apa saja. 

Baca juga: Begini kondisi penerbangan di Bandara Tjilik Riwut saat terjadinya karhutla

"Intinya kami terus berupaya menuju ke arah yang baik dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dengan pola yang sudah di sudah terprogram selama ini," bebernya. 

Selain itu, tambah Fairid, ia juga terus membenahi sistem pelayanan publik yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. 

"Semoga saja dengan niat kami ini semuanya bisa tercapai, meski nantinya ada kendala yang pasti akan didapatkan pihak kita. Namun solusi dari sebuah permasalahan tentunya pasti ada sehingga hal tersebut berjalan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan," demikian Fairid.

Baca juga: Rencana investasi UEA di Kalteng tidak ada kaitan dengan ibu kota

Baca juga: Warga diminta hentikan buka lahan dengan membakar