Tim Kemenpan RB evaluasi pelayanan publik Kapuas

Kuala Kapuas (ANTARA) - Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, melakukan penilaian dan evaluasi pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, salah satunya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

"Hari ini tim Kemenpan RB melakukan penilaian dan evaluasi ke dinas kami, namun terlebih dahulu melakukan penilaian di Disdukcapil dan RSUD Kapuas terkait dengan pelayanan publiknya," ucap Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas Septedy di Kuala Kapuas, Rabu.

Evaluasi penilaian yang dilakukan setiap tahun bertujuan agar terjadi perbaikan berkelanjutan. Selain itu, untuk menjamin terwujudnya harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik.

"Khususnya kami DPMPTSP berharap mendapatkan nilai lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun lalu nilai kami masih kategori cukup dan tahun ini mudah-mudahan naik," harapnya.

Septedy juga menyebutkan, proses penilaian ini diharapkan dapat menjadi bahan pihaknya bersama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan nilai dan secara khusus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan terpenting adalah agar masyarakat secara umum diharapkan mendapatkan pelayanan yang cepat, murah dan transparan.

"Serta juga kepada para investor diharapkan mendapatkan pelayan terbaik dari kami, sehingga investasi di Kabupaten Kapuas semakin meningkat," ungkapnya.

Mantan Camat Dadahup ini menerangkan, adapun yang menjadi aspek penilaian yang dievaluasi diantaranya adalah terkait dengan mekanisme pelayanan, standar pelayanan dan ruang pelayanan serta ada banyak aspek lain yang dinilai. Namun yang utama adalah melihat fakta dari penilaian itu tentang bagaimana kepuasan masyarakat atas pelayanan pihaknya.

Ditanya apakah pihaknya optimistis nilai evaluasi tahun ini akan meningkat dari tahun lalu, Septedy mengaku yakin. Menurutnya, sudah banyak perbaikan yang mereka lakukan, seperti salah satunya pihaknya membeli mesin pelayanan yang bisa merekam tingkat kepuasan masyarakat setelah mendapat pelayanan.

"Ada perangkatnya, jadi setelah selesai dilayani masyarakat tinggal pencet apakah puas, tidak puas atau sangat puas terhadap pelayanan kita. Nah nanti kami bisa melihat dan menghitung tingkat kepuasan masyarakat dan kita secara internal melakukan evaluasi setiap bulan," terangnya.

Hasil evaluasi internal tersebut lanjut Septedy, apabila banyak masyarakat tidak puas maka akan dievaluasi apakah tidak puas terhadap orang yang melayani atau persyaratan izin yang dianggap rumit.

"Kalau orangnya (SDM) dianggap tidak mampu melayani dengan baik maka akan kami ganti dan cari yang bisa melayani dengan baik. Atau juga bisa saja SDM kurang terlatih, kalau itu penyebabnya maka SDM kami akan ikutkan diklat. Tetapi kalau SOP kami yang tidak memuaskan, berarti kami harus revisi SOP. Ya kita tunggu saja hasil penilaian nantinya, kita optimis lebih baik," demikian Septedy.