Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan salah satu skema estimasi pembiayaan untuk pembangunan sarana infrastruktur ibu kota baru, antara lain jalan, bandara dan pelabuhan akan dibiayai BUMN dalam bentuk investasi.
Bappenas akan melibatkan semua kementerian terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia tersebut, termasuk Kementerian BUMN.
"Pasti semua kementerian kita ajak," ujar Bambang Brodjonegoro kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Selain itu, dia juga menambahkan bahwa skema estimasi pembiayaan untuk pembangunan jalan, bandara dan pelabuhan yang melibatkan BUMN tersebut dalam bentuk investasi yang menghasilkan return of investment.
"Tentunya itu dalam bentuk investasi, investasi yang tentunya menghasilkan return of investment. Jadi itu merupakan keputusan bisnis dari BUMN," katanya usai menghadiri acara diskusi media yang digelar oleh Kantor Staf Kepresidenan.
Baca juga: Menteri PUPR beri petunjuk ibu kota baru dekat lokasi tambang
Baca juga: Perjalanan dan kisah tanda botol 'feeling' Jokowi di lokasi bakal calon ibu kota
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), estimasi cost project untuk bandara, pelabuhan dan jalan tol untuk ibukota baru Indonesia pembiayaannya melalui BUMN.
Sedangkan estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibukota negara akan menggunakan pembiayaan tiga sumber pembiayaan yakni APBN, skema kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan skema kerjasama pemanfaatan atau pihak swasta.
Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp466 triliun.
Baca juga: Gubernur Kaltim bantah pernah membandingkan wilayahnya dengan Kalteng
Estimasi total pembiayaan itu terdiri tiga sumber pembiayaan yakni APBN sebesar Rp74,44 triliun, skema KPBU Rp265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerjasama pemanfaatan sebesar Rp127,3 triliun. Sedangkan untuk biaya proyek bandara, pelabuhan dan jalan tol rencana pembiayaannya melalui BUMN.
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memastikan ibu kota negara akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.
Sofyan menegaskan pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh Presiden.
Ia memastikan kebutuhan lahan ibu kota baru untuk tahap pertama memerlukan tanah seluas 3.000 hektare yang akan dimanfaatkan guna pembangunan kantor pemerintahan. Setelah itu luas perluasan kawasan ibukota baru bisa mencapai 200 ribu-300 ribu hektare, dengan demikian bisa menjadi sebuah kota baru, dengan taman kota yang indah.
Baca juga: Mengukur peradaban bangsa di Kalimantan hingga konsep ibu kota baru [VIDEO]
