Sampit (ANTARA) - Empat anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mendatangi Depo Pertamina Sampit di Jalan Muchran Ali untuk meminta penjelasan terkait antrean mobil yang masih sering terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.
"Mengenai persoalan antrean kendaraan warga yang mengisi BBM (bahan bakar minyak) di SPBU, tadi pihak Depo Pertamina menyampaikan bahwa mereka telah sesuai SOP (standar operasional dan prosedur) yang ada dalam hal penyaluran BBM ke SPBU," kata anggota DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah di Sampit, Rabu.
Empat legislator yang datang ke Depo Pertamina Sampit adalah Riskon Fabiansyah dari Fraksi Golkar, Lumban Gaol dari Fraksi Demokrat, Paisal Damarsing dari Fraksi PDIP dan H Bunyamin dari Fraksi PAN.
Kunjungan itu sebagai tindak lanjut upaya DPRD menelusuri sengkarut distribusi BBM di Kotawaringin Timur. Senin (2/9) lalu empat wakil rakyat itu melakukan inspeksi mendadak ke salah satu SPBU di Sampit.
Hal itu menyikapi keluhan masyarakat terkait antrean kendaraan, khususnya mobil dan truk yang masih sering terjadi di SPBU. Penelusuran itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada indikasi penyimpangan seperti dugaan yang berkembang di masyarakat selama ini.
Kunjungan mereka ke Depo Pertamina Sampit untuk mendapatkan data pendukung mengenai penyaluran BBM bersubsidi, khususnya yang ada di Sampit. Keempat legislator diterima oleh Operation Head Depo Pertamina Sampit Damanik.
Menurut Eko, Damanik menjelaskan bahwa Depo Pertamina Sampit bertugas menerima, menimbun, lalu menyalurkan BBM ke wilayah kerja mereka yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan. Jumlah titik penyaluran BBM di tiga kabupaten ini terdiri dari 19 SPBU Umum, 2 APMS, 1 SPBU nelayan, 5 titik 3T kategori terpencil, terjauh dan terluar.
Baca juga: Sidak SPBU, DPRD Kotim berharap bisa mengurai sengkarut distribusi BBM
Kuota BBM yang disalurkan oleh Depo Pertamina Sampit berkisar 150 kilo liter/hari. Sementara itu, waktu operasional penerimaan BBM yang akan disalurkan yaitu mulai pukul 07.00 sampai 16.00 WIB.
Terkait pengawasan, pihak Depo Pertamina Sampit menyatakan bahwa pengawasan dan penindakan merupakan kewenangan Sales Executive Regional Pertamina yang berkantor di Kota Palangka Raya.
"Apa yang disampaikan pihak Depo Pertamina Sampit menjadi bahan bagi kami untuk menelusuri dan masalah ini. Kami berharap semua permasalahan ini bisa diurai," kata Riskon atau akrab disapa Eko.
Riskon menyatakan DPRD akan terus menelusuri permasalahan distribusi BBM. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan harga normal.
Legislator Kotim datangi Pertamina telusuri penyebab antrean di SPBU
Empat anggota DPRD Kotawaringin Timur saat berkunjung ke Depo Pertamina Sampit meminta informasi terkait distribusi BBM, Rabu (4/9/2019). ANTARA/HO-DPRD Kotim
...bahwa Depo Pertamina Sampit bertugas menerima, menimbun, lalu menyalurkan BBM ke wilayah kerja mereka yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan...
