Legislator nilai BUMD di Kotim tak kreatif dan inovatif

Sampit (ANTARA) - Legislator Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rimbun menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum lama ini dibentuk pemerintah kabupaten, tak kunjung kreatif dan inovatif dalam mencari peluang usaha yang akan ditangani.

"Saya lihat BUMD tidak memiliki inovasi dan terobosan dalam mengelola usaha. Apa lagi jika sampai mengambil alih pengelolaan parkir yang saat telah ditangani oleh pemerintah kabupaten," kata Rimbun di Sampit, Rabu.

Anggota Komisi I DPRD Kotim itu mengaku semula dengan dibentuknya BUMD di daerah itu ada terobosan usaha baru yang dibuka dan dikelola BUMD tersebut. Namun faktanya informasi belum lama ini BUMD justru akan mengabil alih pengelolaan parkir.

Meski nantinya di kelola oleh BUMD belum ada jaminan pendapatan di sektor parkir yang di setor ke kas daerah akan meningkat. BUMD mestinya menggarap sektor-sektor besar lainnya karena masih banyak sektor lainnya yang belum tergarap dengan baik.

"Kami menyarankan agar BUMD Kotim lebih melirik usaha sektor perkebunan karet dan rotan serta pengelolaan kepelabuhan. Pelabuhan pelangsian sudah lama selesai dibangun, tapi sampai saat ini masih terbengkali tanpa ada kejelasan penggunaanya," ucap dia.

Menurut wakil rakyat Kotimi itu, selama ini ketiga sektor usaha itu  belum pernah digarap. Padahal jika dilakukan secara serius maka akan membawa dampak positif terutama bagi petani rotan dan karet.

Contoh saja untuk rotan, BUMD bisa saja mengelolanya dan langsung memproduksi hingga barang jadi. Dengan demikian maka dampaknya  kepada petani akan meningkatkan harga jual, selain itu pemerintah juga mendapatkan pendapatan.

"Rotan bisa diolah jadi berbagai kerajinan produk lokal yang memiliki nilai ekonomis tinggi, pangsa pasarnya tidak perlu dikhawatirkan mulai dari dalam daerah hingga ke luar daerah. Dan inilah tugas BUMD sejatinya, untuk membuka terobosan baru," tegasnya.

Baca juga: DPRD Kotim sarankan pembenahan investasi

Selain itu, untuk karet, dia juga mengatakan pemerintah bisa membeli dari tingkat petani. Selanjutnya apakah dipasok ke pabrik pembuat barang jadi atau lainnya. Hal itu juga akan membawa efek kesejahteraan bagi petani karet yang selama ini mengeluhkan kondisi harga yang murah.

"Selama ini karet kita dibeli satu pabrik saja sehingga harganya cenderung rawan dimonopoli, tetapi kalau pemerintah juga melakukan hal  yang sama melalui BUMD maka tidak menutup kemungkinan harga akan meningkat. Kapan lagi membantu masyarakat kalau tidak melalui kebijakan seperti ini," katanya.

Rimbun menyatakan daripada mengambil alih parkir lebih baik membuka usaha baru. Dilain sisi BUMD hendaknya jangan menjadi beban bagi daerah, dimana meminta penyertaan modal tetapi pendapatan untuk daerah justru nihil.

Untuk APBD murni ini, kata Rimbun pihaknya akan selektif untuk memberikan penyertaan modal kepada BUMD tersebut agar uang rakyat tidak sia-sia penggunannya.

"Nanti kami minta paparan dan kami panggil pihak BUMD untuk menjelaskan apa proyeksi mereka 2020, kalau tidak bisa terpaksa penyertaan modal akan kami tolak," demikian Rimbun.

Baca juga: Pimpinan Bapemperda DPRD Kotim janji selesaikan raperda

Baca juga: DPRD Kotim tolak usulan pembangunan lanjutan ikon Jelawat