Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Nenie Adriati Lambung meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat segera mengendalikan harga gas bersubsidi.
"Berdasarkan informasi dari masyarakat, harga gas 3 kilogram saat ini sudah mencapai Rp38.000 per tabung. Ini harus segera dikendalikan agar tidak semakin memberatkan masyarakat selaku konsumen," kata Nenie di Palangka Raya, Senin.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, harga gas bersubsidi di tingkat eceran tersebut terlalu tinggi dan jauh hari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah.
"Jika tidak dikendalikan maka kasihan masyarakat kita. Disperindag berkoordinasi dengan tim satgas pangan harus segera mendeteksi penyebab tingginya harga gas elpiji bersubsidi itu," katanya.
Baca juga: Pemkab diminta kembangkan pertanian untuk swasembada pangan
Selain pengendalian harga, lanjut dia, pemerintah juga harus mengungkap penyebab naiknya gas bersubsidi itu. Apakah pasokannya yang kurang, atau ada keterlibatan oknum yang memainkan harga. Harus ada kepastian agar masyarakat tidak resah.
Sebelumnya sejumlah warga di "Kota Cantik" ini mengeluhkan tingginya harga gas elpiji bersubsidi di tingkat pengecer yang menembus Rp38.000 ribu per tabung.
"Harga gas elpiji 3 kilogram bersubsidi habis Lebaran lalu sempat turun di harga Rp28.000 per tabung. Saat ini naik lagi mencapai Rp38.000 di tingkat pengecer," kata Maryati.
Baca juga: Pemkot diminta atasi kelangkaan gas bersubsidi
Ibu rumah tangga ini pun mengaku bingung dengan tidak stabilnya harga jual gas bersubsidi di wilayah "Kota Cantik" ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu.
"Saya tak habis pikir kenapa harga gas bersubsidi tetap tinggi. Padahal harga eceran tertinggi untuk tingkat pangkalan sendiri di bawah Rp20 ribu per tabung," katanya.
Karliansyah warga Palangka Raya lainnya juga mengatakan hal yang serupa bahwa harga gas elpiji di tingkat pengecer jauh dari harga eceran tertinggi yang dikeluarkan pemerintah.
"Memang di pangkalan masih ada yang jual sesuai HET. Namun itu pun kami harus mengantre cukup panjang dan menggunakan foto kopi KTP yang berlaku satu tabung gas," katanya.
Dia pun berharap kinerja pemerintah kota pada akhir 2019 semakin membaik yang salah satunya dibuktikan dengan mampunya menstabilkan harga gas yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu itu.
Baca juga: Pendaftaran hak paten Bajakah obat kanker perlu dipercepat
Pemkot Palangka Raya diminta segera atasi harga gas subsidi
Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Nenie A Lambung. (ANTARA/Adi Wibowo)
