Legislator Kalteng minta pelayanan publik dan pendidikan ditingkatkan

id kalimantan tengah,kalteng,dprd kalimantan tengah,dprd kalteng,Ferry Khaidir

Legislator Kalteng minta pelayanan publik dan pendidikan ditingkatkan

Anggota Komisi I DPRD Kalteng Ferry Khaidir. (ANTARA/HO-sekretariat DPRD Kalteng)

Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Ferry Khaidir meminta pemerintah provinsi agar lebih giat dan optimal meningkatkan pelayanan publik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta lainnya yang berkaitan langsung kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sarana prasana pendidikan yang sangat perlu diperhatikan serta ditingkatkan pemprov yakni Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan, kata Ferry di Palangka Raya, kemarin.

"Pembuatan administrasi kependudukan, baik kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan lainnya, perlu lebih ditingkatkan pelayanannya," beber dia.

Anggota Komisi 1 DPRD Kalteng itu juga mengingatkan data masyarakat yang sudah direkam di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jangan sampai hilang. Sebab, dampaknya akan mempengaruhi masyarakat dalam mengurus administrasi.

Dia mengatakan pemerintah juga perlu mempermudah proses pengurusan dan pencabutan berkas kepada masyarakat yang ingin pindah domisili, dan cukup hanya dilakukan di Disdukcapil setempat, tidak perlu kembali ke daerah asal.

Pencambutan berkas ini cukup dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sehingga masyarakat yang ingin pindah domisili tidak perlu kembali ke tempat asalnya hanya untuk mencabut berkas.

Baca juga: Bappemperda dan BK DPRD Kalteng periode 2019-2024 resmi ditetapkan

"Sistem sekarang inikan harus mempermudah, sehingga yang ingin pindah domosili tidak lagi pulang pergi menghabiskan biaya hanya untuk cabut berkas. Jadi cabut berkas hanya dari satu tempat," kata Ferry. 

Mengenai pendidikan, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan bahwa pemerintah masih perlu memerhatikan penempatan tenaga pendidik di daerah pelosok, khususnya di Pulau Hanaut dan Seranau yang sampai sekarang masih kekurangan guru.

Dia mengatakan sekalipun selama ini sudah dilakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga pendidik atau guru untuk mengisi kekosongan di daerah-daerah ujung. Namun, karena banyak yang meminta pindah setelah penempatan, maka membuat kekosongan kembali terjadi.

"Kadang-kadang jarang di tempat karena alasan pulang menemui keluarga, ada juga yang meminta pindah, sehingga terus terjadi kekosongan. Ini perlu diperhatikan pemerintah," demikian Ferry.

Baca juga: Penggunaan ADD jangan rugikan perangkat desa dan masyarakat

Baca juga: DPRD Kalteng minta upah guru kontrak harus diatas UMR

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar