Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Ferry Khaidir meminta pemerintah provinsi agar lebih giat dan optimal meningkatkan pelayanan publik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta lainnya yang berkaitan langsung kepada masyarakat.
Pelayanan publik dan sarana prasana pendidikan yang sangat perlu diperhatikan serta ditingkatkan pemprov yakni Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan, kata Ferry di Palangka Raya, kemarin.
"Pembuatan administrasi kependudukan, baik kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan lainnya, perlu lebih ditingkatkan pelayanannya," beber dia.
Anggota Komisi 1 DPRD Kalteng itu juga mengingatkan data masyarakat yang sudah direkam di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jangan sampai hilang. Sebab, dampaknya akan mempengaruhi masyarakat dalam mengurus administrasi.
Dia mengatakan pemerintah juga perlu mempermudah proses pengurusan dan pencabutan berkas kepada masyarakat yang ingin pindah domisili, dan cukup hanya dilakukan di Disdukcapil setempat, tidak perlu kembali ke daerah asal.
Pencambutan berkas ini cukup dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sehingga masyarakat yang ingin pindah domisili tidak perlu kembali ke tempat asalnya hanya untuk mencabut berkas.
Baca juga: Bappemperda dan BK DPRD Kalteng periode 2019-2024 resmi ditetapkan
"Sistem sekarang inikan harus mempermudah, sehingga yang ingin pindah domosili tidak lagi pulang pergi menghabiskan biaya hanya untuk cabut berkas. Jadi cabut berkas hanya dari satu tempat," kata Ferry.
Mengenai pendidikan, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan bahwa pemerintah masih perlu memerhatikan penempatan tenaga pendidik di daerah pelosok, khususnya di Pulau Hanaut dan Seranau yang sampai sekarang masih kekurangan guru.
Dia mengatakan sekalipun selama ini sudah dilakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga pendidik atau guru untuk mengisi kekosongan di daerah-daerah ujung. Namun, karena banyak yang meminta pindah setelah penempatan, maka membuat kekosongan kembali terjadi.
"Kadang-kadang jarang di tempat karena alasan pulang menemui keluarga, ada juga yang meminta pindah, sehingga terus terjadi kekosongan. Ini perlu diperhatikan pemerintah," demikian Ferry.
Baca juga: Penggunaan ADD jangan rugikan perangkat desa dan masyarakat
Baca juga: DPRD Kalteng minta upah guru kontrak harus diatas UMR
Berita Terkait
DJPb: APBN Kalimantan Tengah catatkan kinerja baik
Jumat, 29 Maret 2024 7:34 Wib
Pemkab kembali lanjutkan sosialisasi program Jaga Desa di Kapuas Timur
Rabu, 27 Maret 2024 22:25 Wib
Pemkab Barito Timur dapat kouta 2.777 formasi CASN pada tahun 2024
Rabu, 27 Maret 2024 22:15 Wib
DPRD Murung Raya terima kunker DPRD Gunung Mas
Rabu, 27 Maret 2024 22:08 Wib
Kemenkumham Kalteng dan Pemkab Kapuas harmonisasi peraturan daerah
Rabu, 27 Maret 2024 22:01 Wib
Diperlukan langkah komprehensif menyelesaikan konflik pertanahan di Kalteng
Rabu, 27 Maret 2024 21:55 Wib
Divisi Keimigrasian lakukan Monev di Kanim Kelas I Non TPI Palangka Raya
Rabu, 27 Maret 2024 21:50 Wib
Oknum polisi penembak seorang warga Desa Bangkal didakwa pasal berlapis
Rabu, 27 Maret 2024 21:45 Wib