Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing menyatakan bahwa Rp1,4triliun lebih yang disediakan pemerintah provinsi, sebenarnya tidak terlalu berdampak terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Dana sebesar Rp1,4 triliun lebih atau 28 persen dari APBD Pemprov Kalteng itu penggunaannya hanya untuk membayar gaji dan bantuan operasional sekolah (BOS), kata Duwel di ruang Komisi III DPRD Kalteng, Rabu.
"Jika ingin pendidikan di Kalteng semakin baik dan maju, anggarannya harus diatas 30 persen sampai 40 persen dari APBD. Sepanjang bawah 30 persen, pendidikan di Kalteng ya seperti itu-itu saja," ucapnya.
Dikatakan, anggaran sebesar 28 persen yang selalu didengung-dengungkan pemprov, hanya lebih kepada memenuhi syarat perundang-undangan minimal 20 persen, dan tidak berdampak apa-apa terhadap kemajuan sektor pendidikan di Kalteng.
Dia mengatakan apabila pemprov hanya memikirkan membuka keterisolasian dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan, tapi tidak mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), maka dampaknya akan mempercepat hancurnya masyarakat suku Dayak yang ada di Kalteng.
"Sekalipun infrastruktur baik, tapi tidak bisa dimanfaatkan masyarakat Suku Dayak, ya sama saja. Yang terjadi justru infrastruktur itu lebih dimanfaatkan orang luar dengan segudang pengalaman dan pendidikannya jauh lebih baik," kata Duwel.
Menurut mantan Bupati Katingan periode 2003-2013 itu, jika kondisi itu dibiarkan, bukan hanya kesenjangan sosial yang terjadi, tapi besar kemungkinan masyarakat Suku Dayak di provinsi ini akan merasa terjajah oleh orang dari daerah lain.
Baca juga: Tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Kalteng lebih besar dari Kalsel
Dia mengakui bahwa mempercepat kemajuan pembangunan infrastruktur dan membuka keterisolasian di Kalteng sangat perlu diperhatikan. Hanya, harus diiringi dengan peningkatan SDM, yakni dengan meningkatkan sarana dan prasarana mengajar di seluruh sekolah yang ada di provinsi ini.
"Jangan hanya membuka keterisolasian tapi SDM tidak siap. Itu jauh lebih berbahaya dampaknya bagi Kalteng dikemudian hari," kata dia.
Anggota DPRD Kalteng sejak periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu mengaku sering merasa sedih melihat kondisi sekolah yang ada di provinsi ini. Sampai sekarang masih ada sekolah yang kekurangan guru, tidak memiliki ruang praktek, sarana dan prasarananya masih sangat minim, dan lain sebagainya.
Dia mengatakan masyarakat di sejumlah desa di provinsi ini ada yang sampai menyediakan lahan untuk dijadikan sekolah. Tapi, pemerintah tidak bisa menyediakan dana untuk membangun gedung sekolah dan prasarana lainnya.
"Ada lagi sekolah menegah kejuruan (SMK), tapi tidak punya tempat praktek. SMK seperti apa itu. Hasil apa yang ingin dicapai jika tempat praktek saja tidak ada di sekolah itu. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan pemprov," demikian Duwel.
Baca juga: Legislator Kalteng minta pelayanan publik dan pendidikan ditingkatkan
Baca juga: Bappemperda dan BK DPRD Kalteng periode 2019-2024 resmi ditetapkan
Tak serius urus pendidikan bisa buat Dayak terjajah, kata DPRD Kalteng
Ketua Komisi III DPRD Kalteng Duwel Rawing (tengah) saat diwawancarai sejumlah wartawan di ruang komisi III, Rabu (6/11/2019). (ANTARA/Jaya W Manurung)
