Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap awal pekan depan DPR RI memanggilnya untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan membahas rancangan peraturan tentang pelarangan mantan terpidana korupsi maju di Pemilihan Kepala Daerah.
"Harapan kami Senin depan ini sudah dipanggil rapat dengar pendapat sehingga tidak terlalu lama dan berlarut," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
KPU saat ini sedang mengajukan draf tersebut demi menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat.
Menurut dia, kepala daerah harus menjadi figur dan contoh bagi rakyat di suatu wilayah sehingga harus benar-benar seorang pemimpin teladan.
Draf tersebut sudah disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan DPR RI pada awal pekan lalu dan sudah ada pertanyaan maupun tanggapan dari sejumlah pihak.
"Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada pasal yang harus dikoreksi. Nanti kami akan tindak lanjuti dan menanggapinya di rapat dengar pendapat berikutnya," ucapnya.
Mantan komisioner KPU Jatim itu tetap berharap aturan tentang pelarangan mantan terpidana koruptor disetujui dan mulai diberlakukan mulai Pilkada serentak 2020.
Sementara itu, sejatinya dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 sudah terdapat pelarangan terhadap mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon wakil rakyat.
Namun, Mahkamah Agung membatalkannya usai dilakukan peninjauan kembali sehingga mantan terpidana bisa tetap ikut maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.
Berita Terkait
Saat RDP, KPU RI siap jawab segala keraguan soal kecurangan Pemilu 2024
Kamis, 14 Maret 2024 20:32 Wib
DPRD dan Pemkab Barut RDP terkait hasil fasilitasi dua raperda
Sabtu, 28 Oktober 2023 8:35 Wib
Ketua KPK RDP bersama APH di Polda Kalteng
Kamis, 7 September 2023 21:05 Wib
Bupati Barito Utara kecewa RDP DPRD terkait kelistrikan
Jumat, 11 Agustus 2023 12:23 Wib
DPRD Gunung Mas segera lakukan RDP terkait PT BMB
Rabu, 9 Agustus 2023 18:12 Wib
DPRD Barut RDP terkait pembatasan kuota TBS
Senin, 19 Juni 2023 21:01 Wib
DPRD Barut minta perusahaan berkoordinasi dalam penyaluran CSR
Selasa, 13 Juni 2023 20:21 Wib
DPRD Barut minta RSUD Muara Teweh tambah dokter spesialis
Kamis, 18 Mei 2023 20:31 Wib