Palangka Raya (ANTARA) - Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya menyiapkan kegiatan forum ilmiah dengan tema utama pembahasan tentang konflik agraria di Kalimantan Tengah (Kalteng)
"Forum pembahasan konflik agraria di Provinsi Kalimantan Tengah yang akan digelar di di Palangka Raya merupakan kelanjutan dari forum pembahasan konflik agraria regional Kalimantan yang diselenggarakan di FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin pada 18-21 September 2019," kata Refa Asmianur dan Ardil, mahasiswa AN Fisipol UMP di Palangka Raya, Kamis.
Refa dan Ardil merupakan bagian dari tujuh delegasi mahasiswa Program Studi Administrasi Negara (AN) FisipolUMP yang hadir pada forum kajian konflik agraria regional Kalimantan di Banjarmasin yang diikuti delegasi mahasiswa AN dari kampus yang tersebar di empat provinsi yaitu Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kalbar.
Baca juga: Fisipol juara turnamen futsal antar fakultas di UM Palangka Raya
Menurut Refa Asmianur, mahasiswa semester V AN Fisipol UMP itu bahwa konflik agraria merupakan realitas yang cukup memprihatinkan di tengah perkembangan ekonomi di wilayah Kalimantan.
Forum pembahasan konflik agraria sebagai bentuk kepedulian mahasiswa, selain pendalaman identifikasi fenomena masalah yang merupakan bagian dari metode penelitian skripsi mahasiswa yang menjadi syarat penyelesaian studi sarjana di Fisipol UMP.
"Forum pembahasan dan kajian konflik agraria yang akan digelar merupakan bagian dari tradisi ilmiah dan kegiatan Kuliah Lapangan mahasiswa Fisipol UMP," ujar Refa dan Ardil.
Palangka Raya dan umumnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang sedang menghadapi pertumbuhan ekonomi cukup pesat, justru diikuti fenomena konflik agraria dengan berbagai modus seperti tumpang tindak kepemilikan lahan, perubahan status peruntukan lahan sepihak, dan sejumlah dinamika lainya.
Baca juga: Fisipol UMP masuk konsorsium 'Muhammadiyah Online University'
Mentor Kuliah Lapangan mahasiswa Fisipol UMP, Desy Susilawaty, S.Sos menambahkan, kajian konflik agraria mendatang akan mengundang dan menghadirkan pejabat publik terkait dari Badan Pertanahan Nasional, DPRD, Ombudsman, LSM dan para pihak.
"Forum kajian tersebut sekaligus sebagai fokus grup diskusi mahasiswa semester VII yang sedang penelitian dan penulisan skripsi menghadapi sidang akhir," kata Desy yang juga calon Master pada Prodi S2 Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL UMP.
Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Fisipol UMP merupakan satu-satunya Prodi Terakrediatasi A atau Unggul dari seluruh Perguruan Tinggi Swasta yang ada di empat Provinsi wilayah Kalimantan.
AN Fisipol UMP mendapat pengakuan Terakreditasi Unggul yaitu A berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor:2830/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019.
Baca juga: BPJS-TK Palangka Raya menggelar kegiatan mengajar di Fisipol UMP
