Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah menyiapkan regulasi berupa rancangan peraturan Bupati Barito Timur tentang jenis usaha yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).
"Rancangan perbup ini penting dibahas agar bermanfaat maksimal bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan di Kabupaten Barito Timur," kata Sekretaris Daerah Barito Timur Eskop di Tamiang Layang, Kamis.
Menurut Eskop, pembahasan rancangan peraturan bupati tersebut sangat penting agar izin usaha apa saja nantinya yang harus memiliki izin lingkungannya.
Rancangan peraturan bupati ini perlu kajian-kajian teknis agar jenis usaha yang wajib memiliki UKL-UPL bisa meminimalisir pencemaran lingkungan baik di darat, udara dan sungai.
Pengelolaan limbah yang dihasilkan dari jenis usaha industri kecil maupun besar atau usaha galian C harus ramah lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat tidak ramah lingkungan akan merusak ekosistem.
Kerusakan ekosistem yang bisa mengkhawatirkan yakni udara, keanekaragaman hayati dan habitat, perubahan iklim, perikanan, kehutanan dan sumber air.
"Oleh sebab itu diperlukan rancangan peraturan bupati untuk dijadikan landasan hukum untuk menentukan jenis-jenis usaha yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL agar ramah lingkungan," katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lurikto mengatakan, rancangan peraturan bupati bisa meningkatkan pendapatan di sektor perizinan bidang lingkungan hidup.
"Menjaga kelestarian lingkungan sangat penting, demikian juga dengan pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Barito Timur," demikian Lurikto.
Pemkab Barito Timur siapkan regulasi izin usaha wajib UKL-UPL
Sekda Barito Timur Eskop didampingi Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup setempat memimpin penyusunan rancangan peraturan Bupati Barito Timur tentang jenis usaha yang wajib memiliki UKL-UPL di Tamiang Layang, Kamis. ANTARA/Habibullah
