Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas saya sudah tanda tangan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya di Jakarta, Senin.
Pramono menyampaikan hal tersebut saat ditanya wartawan mengenai hasil Tim Penilai Akhir (TPA) untuk Rudiantara.
"Mudah-mudahan segera dilantik, ini banyak perubahanlah di BUMN," tambah Pramono.
Baca juga: Tak terbukti bersalah, mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir divonis bebas
Rudiantara adalah Menkominfo periode 2014-2019. Sebelum menjadi Menkominfo, Rudiantara pernah menjadi Wakil Dirut PT PLN pada 2008-2009 lalu.
Selama di PLN, ia terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelahnya, ia mengundurkan diri
"(TPA) sudah selesai. Bolanya di Menteri BUMN," tambah Pramono.
Pramono mengakui bahwa Presiden Joko Widodo sedang berkonsentrasi untuk memperbaiki kondisi perekonomian.
Baca juga: Tanggapan Ahok saat disinggung soal mafia migas
"Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah BUMN karena di BUMN ini banyak BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan di antaranya yang sekarang sudah dilakukan Pertamina. Sebentar lagi PLN, kemudian Inalum, kemudian perbankan Mandiri, BTN dan beberapa bank lain," ungkap Pramono.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sejumlah nama yang menjadi komisaris maupun direksi BUMN. Nama-nama tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin sebagai Wakil Komisaris sedangkan Direktur Keuangan adalah Emma Sri Martini.
Selanjutnya ada Pahala N Mansury sebagai Direktur Utama BTN sedangkan Komisaris Utama BTN adalah Chandra Hamzah. Erick Thohir juga mengangkat Orias Petrus Moedak menjadi Dirut PT Inalum (Persero).
Baca juga: Ini tugas Ahok setelah resmi jadi Komisaris Utama Pertamina
"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama maupun komisaris utama di BUMN itu melalui tim penilai akhir(TPA). Dimana ketuanya Presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick dan menteri terkait. Nah dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita lihat berbagai faktor," tambah Pramono.
Pramono menilai nama-nama tersebut sudah mempertimbangkan kebutuhan Indonesia saat ini.
"Kenapa diputuskan pak Ahok jadi komisaris utama di Pertamina, karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai 'curent account deficit dan itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN. Maka dengan program B20, yang sekarang B30, kalau di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya sangat besar, inilah yang menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita sehingga dengan demikian penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan itu, untuk memberikan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah," jelas Pramono.
Baca juga: Pertamina: Penunjukkan Ahok merupakan kewenangan pemegang saham
Berita Terkait
Dirut PLN pastikan kesiapan SPKLU siaga layani pengguna mobil listrik
Selasa, 9 April 2024 7:29 Wib
PLN jaga keandalan listrik masa Lebaran 2024
Minggu, 7 April 2024 7:46 Wib
Eks Dirut Taspen Iqbal Latanro dipanggil KPK terkait dugaan korupsi investasi fiktif
Selasa, 2 April 2024 18:06 Wib
Bank Kalteng serahkan hadiah Taheta XXVII, nasabah asal Pagatan tak menyangka dapat hadiah mobil
Senin, 1 April 2024 20:43 Wib
Dirut PT HK dipanggil KPK sebagai saksi terkait pengadaan lahan Tol Trans Sumatra
Senin, 1 April 2024 14:25 Wib
Sepakat cabut izin SPBU nakal
Jumat, 29 Maret 2024 11:22 Wib
Bank Kalteng Top BUMD 2024, Marzuki raih penghargaan Top CEO BUMD
Selasa, 26 Maret 2024 10:38 Wib
Undian Taheta Bank Kalteng berlangsung spektakuler dan sukses
Senin, 11 Maret 2024 7:20 Wib