Harga gas bersubsidi di Palangka Raya tembus Rp38.000

Palangka Raya (ANTARA) - Sejumlah warga di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mengeluhkan masih tingginya harga gas elpiji 3 kg atau gas bersubsidi yang saat ini menembus Rp38.000 per tabung.

"Harga gas elpiji 3 kilogram bersubsidi di warung atau pengecer ini jauh dari harga eceran tertinggi (HET). Harga saat ini Rp38.000 per tabung sementara HET di tingkat pangkalan Rp17.500 per tabung," kata Maryati, warga Palangka Raya, Minggu.

Ibu satu anak ini pun mengaku bingung dengan masih tingginya harga jual gas bersubsidi di wilayah "Kota Cantik" ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu.

Baca juga: Polisi sita ratusan tabung gas elpiji dijual tanpa ijin

"Jika dihitung selisih antara harga HET di Pangkalan dengan harga jual di tingkat pengecer lebih dari dua kali lipat. Entah kenapa harga gas bersubsidi tetap malah dan sulit sekali turun," katanya.

Dia pun berharap kinerja pemerintah kota pada akhir 2019 semakin membaik yang salah satunya dibuktikan dengan mampunya menstabilkan harga gas yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu itu.

Norjanah warga Palangka Raya lainnya juga mengatakan hal yang serupa bahwa harga gas elpiji di tingkat pengecer jauh dari harga eceran tertinggi yang dikeluarkan pemerintah.

Baca juga: Pedagang eceran jual elpiji bersubsidi melanggar hukum pidana

"Memang di pangkalan masih ada yang jual sesuai HET. Namun itu pun kami harus mengantre cukup panjang dan menggunakan foto kopi KTP yang berlaku satu tabung gas," katanya.

Untuk itu, agar menghindari antrean dia mengaku terpaksa membeli gas elpiji di pengecer meski harus diperoleh dengan harga yang jauh lebih mahal.

"Memang untuk di pengecer banyak stoknya. Kita tidak sulit mendapatkan gas. Namun yang harus menjadi perhatian pemerintah ialah harganya yang sangat menguras kantong," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung mendesak pemerintah kota serius mencari penyebab masih tingginya harga gas elpiji 3 kg.

"Pemerintah harus hadir di tengah kondisi warganya termasuk harus mampu menstabilkan harga gas elpiji di tingkat pengecer," katanya.

Baca juga: Ini penjelasan Dinas ESDM Kalteng tentang masalah elpiji

Baca juga: BUMDes di Barut diusulkan mengelola pangkalan elpiji

Baca juga: Barito Utara usulkan 60 BUMDes untuk pangkalan isi ulang elpiji