Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Suhaemi mengatakan dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap PMI, khususnya dalam hal anggaran dirasa masih minim.
"Terutama masalah anggaran, padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018, pemerintah wajib mendukung seluruh kegiatan PMI, tentunya di bidang kemanusiaan," kata Suhaemi usai membuka kegiatan rapat kerja PMI Kalteng di Palangka Raya, Kamis.
Dia menjelaskan, agar nantinya PMI selalu diperhatikan setiap pemerintah kabupaten/kota di Kalteng, pihaknya segera menyusun strategi agar pemerintah mengetahui tujuan dari organisasi PMI selama ini.
Selama ini anggaran diberikan kepada PMI kabupaten/kota dan Provinsi Kalteng digunakan untuk kegiatan masyarakat di bidang kemanusiaan.
PMI juga mendidik anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sederajat dalam memberikan pelajaran tentang kemanusiaan, yakni pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dari petugas PMI di daerahnya masing-masing.
"Pengurus PMI Provinsi Kalteng akan melakukan pendekatan kepada kepala daerah serta tim anggaran, guna memastikan rencana kerja mereka benar serta tidak hanya membuang anggaran saja," bebernya.
Suhaemi berharap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sebagai pelindung organisasi PMI Kalteng menyurati seluruh bupati/wali kota. Harapannya agar bupati dan wali kota ikut mematuhi imbauan gubernur tentang sumbangan dana untuk kegiatan PMI.
"Semoga melalui pengaruh beliau sebagai Gubernur Kalteng, apa yang kami harapkan selama ini bisa berjalan sesuai dengan harapan," bebernya.
Suhaemi yang juga Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalteng dalam Muskerprov PMI di daerah setempat juga menegaskan, bahwa dalam kegiatan tersebut juga akan dilakukan evaluasi kinerja selama tahun 2019.
Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan organisasi yang dipimpinnya selama ini. Apabila ada kekurangan maka segera dilakukan perbaikan.
"Sebaliknya, apabila ada program kinerja yang dinilai sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, tentunya tetap dipertahankan," tandasnya.
